Metroterkini.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky menyatakan, pihaknya mendapatkan informasi jika temu relawan Zaini Abdullah sebagai calon Gubernur Aceh 2017-2022 di Lapangan Pemuda, Desa Jagor, Kutacane, Minggu, 27 Maret 2016 lalu disponsori oleh salah satu kepala dinas.
"Kita dapat informasi, deklarasi di Kutacane itu disponsori salah satu kepala dinas di Pemerintah Aceh. Itu dilakukan untuk mengamankan jabatan kepada dinas tersebut," kata Iskandar dalam pertemua di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kemarin (04/04/16).
Ia mendengar, kepala dinas itu menggelontorkan dana untuk kegiatan temu relawan Zaini Abdullah. Ia sangat menyayangkan kegiatan tersebut karena dinilai melanggar peraturan dan fungsi pemimpin instansi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya netral dalam melayani rakyat.
Ia juga menyayangkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang menghadiri temu relawan Zaini Abdullah sebagai calon Gubernur Aceh 2017-2022. Padahal, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengedarkan surat tentang netralitas pengawai dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan kepala daerah serentak.
Sementara anggota Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage mengungkapkan rasa kecewanya karena banyak SKPA yang dipanggil Komisi I tidak menghadiri pertemuan. Dari 15 SKPA yang dipanggil, hanya lima yang datang yaitu Kepala Biro Umum Setda Aceh, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Kepada Dinas Kesehatan Aceh, perwakilan dari Inspektorat Aceh, dan perwakilan Badan Kepegawaian Negara regional Aceh.
"Kami kecewa pada rapat hari ini. Ini harus jadi pelajaran bagi PNS untuk bersikap netral. Untuk kegiatan seperti kemarin, kami sayangkan sekali banyak pemimpin yang ikut. Siapapun yang terlibat, harus hadir untuk beri penjelasan dan klarifikasi," ujarnya.
Ia berharap kedepan, PNS harus bisa membedakan yang mana kegiatan dinas, kegiatan pribadi, dan kegiatan kampanye. [**]
