Metroterkini - Upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan perdesaan melalui pengucuran Dana Desa belum sepenuhnya efektif. Ini terlihat dari adanya penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya. Ketua PAC LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Negara, red) Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu melalui Wakil Ketua Asep Susanto menyampaikan dalam hasil evaluasi dan investigasi di Desa Pasir Luhur Kec. Kunto Darussalam pada pelaksanaan program Dana Desa, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran dan kejanggalan serta diduga kuat telah merugikan keuangan Negara.
’’Diantaranya, dugaan mark-up (penggelembungan, red) anggaran untuk tiga titik gorong-gorong yang sudah dibangun sebelumnya oleh swadaya warga dan Dinas BMP Rohul, tidak adanya transparansi Sumber PADes - Desa berupa potongan Vee TBS untuk penimbunan jalan lingkungan dengan sirtu selama satu tahun, adanya pungutan untuk peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ’’ ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/2/15).
Menurut Asep, alokasi penggunaan Dana Desa sudah ditentukan, utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, selain kasus penggelembungan anggaran, ditemukan juga kualitas pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
’’Misalnya, digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tapi kualitas jelek dan tidak bertahan lama,’’ ujarnya.
Asep menambahkan, sebagai bentuk dari upaya penguatan kemampuan fiskal pemerintah desa, seharusnya pihak pemerintah desa bisa mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan.
Tapi, kenyataannya ada juga aparat pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa untuk membangun rehab kantor desa, bahkan ada pula yang digunakan untuk membeli kendaraan operasional dinas.
" Kami sebagai lembaga kontrol sosial mengajak masyarakat untuk dapat ikut bersama-sama mengawasi penyaluran Dana Desa. Dengan adanya temuan tersebut kami akan melaporkannya kepada pihak penegak hukum dan berkoordinasi dengan Pengurus DPC LSM PENJARA Rohul di Pasir Pengaraian,’’ ucapnya. [man]
