Metroterkini.com - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan (PPIDK), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pelalawan, diduga menghambat program Bupati Pelalawan, HM. Harris, pasalnya setiap kegiatan PPIDK ini disejumlah desa diduga di mark up.
Banyak kalangan menilai program ini terhambat karena dugaan praktek Korupsi Kolusi Nepotime (KKN), seperti terdengar pada pembangunan jaringan listrik sepanjang 7,5 KM dan pengadaan trafo 3 unit di Desa Kapau, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau yang menelan dana Rp 1,7 miliar ternyata sampai pada kontarktor lebih kurang Rp 1 M saja.
Kecurigaan ini semakin kuat karena saat dikonfirmasi pada Kabid PKM BPMPD yang juga PPTK dinas ini inisial IM, dia tidak memberikan jawaban, sementara Ketua Harian FKPPI Pelalawan, H. Barus minta jaksa melirik dugaan KKN di dinas ini.[basya]
