Metroterkini.com - Bertempat di kantor Gubernur Riau, Tim Komite IV DPD RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Selasa (2/2/16).
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Senator asal Provinsi Riau Abdul Gafar Usman, dan sejumlah anggota lainnya. Sementara itu dari Pemprov Riau, pertemuan ini dihadiri oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan sejumlah Satuan kerja terkait.
Abdul Gafar Usman dalam kata sambutannya mengatakan, sektor UMKM di Riau sejauh ini butuh dukungan yang kuat dari Pemerintah pusat, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), "Legalitas usahanya harus betul-betul diperhatikan," ujarnya.
Di samping itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengharapkan agar sektor UMKM di Riau bisa lebih dikembangkan lagi dalam menyongsong era MEA.
Sementara Wakil Ketua Komite IV DPD RI A Budiono, Pemprov Riau perlu ada perimbangan UMKM dalam hal akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Permasalahan yang melilit pelaku UMKM ini dari berbagai kunjungan yang kita lakukan, persoalannya itu selalu sama, yakni kesulitan dalam memperoleh pinjaman," kata Budiono.
Tambah Budiono, permodalan sangat penting untuk memberikan pondasi kuat kepada UMKM, untuk tetap bertahan. Dengan tujuan, agar masalah permodalan ini bisa diminimalisir.
"Persoalan lainnya yang dihadapi mereka adalah terkait sulitnya mengurus legalitas usahanya. Ini, tentu menjadi catatan pentingbagi pemerintah,"pungkasnya.
Dia juga tidak menampik, jika pemerintah daerah belum bisa memberikan perlindungan terhadap UMKM, terkait bermunculannya supermarket atau pasar modern. Sebab, hal ini akan mengganggu keberadaan UMKM di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan itu juga hadir, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Anggota DPD RI asal Riau H Gafar Usman, perwakilan OJK, Bank Indonesia dan sejumlah pimpinan SKPD terkait. [adv-hms]
