Metroterkini.com - Seperti juga daerah lain, sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas) Kabupaten Bengkalis juga mengalami penguranagan penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari minyak dan gas (Migas) pada tahun ini, karena anjloknya harga minyak dunia, Selasa (2/2/16).
Dampak dari pengurangan DBH ini, Pemkab Bengkalis harus melakukan rasionalisasi anggaran. Devisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini diperkirakan sebesar Rp250 miliar.
Hal ini dijelaskan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Selasa siang. Guna menutup defisif tersebut anggaran kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2016 akan dirasionalisasi dari yang telah disahkan sebelumnya.
"Misalnya di Bagian Humas. Dari total dana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2016 sekitar Rp. Rp. 17 miliar, akan dirasionalisasi sekitar Rp. 3,5 miliar menjadi Rp. 13,5 miliar," terang Johan.
Efek dari rasionalisasi ini, hingga saat ini kegiatan tahun anggaran 2016 belum terlaksana. Namun demikian dia membantah hal ini terjadi karena Pemkab Bengkalis tidak serius untuk melaksanakannya.
Kata Johan, APBD murni tahun 2016 memang telah disah DPRD Bengkalis pada Rabu, 16 Desember 2015 lalu. Akan tetapi, tegasnya, pengesahan oleh wakil rakyat itu bukan berarti kegiatan dalam APBD itu bisa langsung dieksekusi pihak eksekutif.
"Sesuai ketentuan, masih ada mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya harus dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kemudian, hasil verifikasi itu juga harus dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," jelas Johan.
Sepengetahuannya, salah satu tahapan yang menyebabkan sehingga APBD Bengkalis tahun 2016 belum bisa dilaksanakan Pemkab Bengkalis karena belum dilakukannya pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau.
"Informasi yang kita terima, pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dari Pemprov Riau tersebut baru akan dilaksanakan hari ini, Selasa (2/2/16). Itu pun kalau tidak ada perubahan," pungkas Johan. [rdi]
