Metroterkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan strategi untuk mengatasi Karhutla tahun ini. Hal itu terkait pertemuan sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Karkutla 2016.
Presiden RI Jokowi benar-benar tegas dan akan memberlakukan sanksi tegas kepada daerah-daerah yang lamban dalam menangani kebakaran lahan.
Tak hanya kepada kepala daerah, Joko Widodo juga memberikan ancaman pencopotan jabatan TNI-Polri jika tidak tengas dalam penanganan Karhutla. Disebutkan daerah paling rawan terjadi kebakaran lahan mulai tahun ini adalah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Terkait hal itu, seluruh stakeholder mulai dari Polda Riau hingga Korem 031 Wirabima mulai kembali melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan di Riau.
"Kalau antisipasi kita sebenarnya sudah sejak lama. Namun Pak Presiden ingin lebih serius, bahkan Pak Presiden menginginkan agar tidak ada lagi kebakaran lahan di tahun ini," terang Plt Gubri, Rabu (20/1/16) di Pekanbaru.
Sebutnya, Pemprov Riau bersama kementerian, instansi dan kabupaten/kota di Riau sudah melakukan pertemuan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan tahun ini.
"Dan beberapa pihak sudah menyikapinya, seperti Polda Riau dibantu dengan pihak terkait seperti perusahaan-perusahaan membangun setidaknya 140 sekat kanal di lahan gambut," ujar Plt Gubri.
Sementara untuk kabupaten/kota, kata Plt Gubri, kepala daerah masing-masing juga sudah mendengar langsung penjelasan Presiden RI Jokowi saat Rakornas waktu lalu tersebut.
"Untuk tahun ini, kita lebih kepada pencegahan. Karena keinginan Pak Presiden, termasuk kita, bagaimana kebakaran lahan tersebut tidak lagi terjadi," sambung Plt Gubri.
Pemprov Riau juga telah menyusun strategi pencegahan mulai tahun ini. Dimana pencegahan dilakukan secara struktural dan non struktural. Karena diprediksi, El Nio (kemarau panjang) akan dimulai pada akhir Januari 2016 ini. [**]
