Metroterkini.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan Kejaksaan Agung (KA) untuk menjauhkan diri dari permainan politik. Penegakan hukum yang lurus menurut dia akan menjadikan citra korps Adiyaksa itu naik kelas dari sisi reformasi hukum.
Menurut Masinton, dua kasus yang lekat dengan nuansa politik dalam pengusutan kasus selama ini adalah kasus perpanjangan kontrak PT Freeport dan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di PT Mobile 8.
"Selama sidang RDP dari kemarin ini, ada dua kasus yang kental nuansa politis. Jangan sampai Kejaksaan Agung ikut bagian dari permainan politik," kata Masinton dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi III di Senayan, Rabu (201/1).
"Kasus Freeport, kasus HT (Hary Tanoe) kan jelas. Dalam peta saya lihat ada Pak (Surya) Paloh dan JK (Jusuf Kalla). Satu kubu. Ada Ical dan Setnov. Kemudian ada Pak Paloh dan HT. Saya baca begitu," sambung dia.
Menurut politisi PDIP ini, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Prasetyo harus maju dalam reformasi hukum dan tidak ikut dalam permainan politik.
"Jangan sampai institusi kita nyemplung dalam permainan itu. Lurus aja, tegakkan hukum," kritik dia.
"Jangan sampai Kejaksaan Agung ketinggalan jauh dari institusi hukum lain," tambah dia.
Masinton mengatakan jika kritikan itu demi penegakan hukum yang adil. "Jangan nyemplung Pak agar hukum kita lebih maju dan adil," tutup dia.
Ketika diberi kesempatan untuk menjawab, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan sama sekali tidak terlibat dalam permainan politik ataupun pertarungan antargeng yang disebutkan Masinton tersebut.
"Tidak ada politisasi. Saya tidak pernah tahu ada pertarungan antar geng. Saya dari partai Pak Surya Paloh tapi saya tidak pernah bicara sepatah kata pun terkait perkara dengan Pak Paloh. Begitu pun dengan Pak JK. Saya tidak bicara," jawab Prasetyo. [mrd]
