Metroterkini.com - Anggaran Pengadaan Sapi pada RAPBD tahun 2016 sebesar Rp 115 milyar yang ditolak oleh DPRD Kampar terus menjadi kontroversi.
Bupati Kampar H Jefry Noer menyampaikan kecewaanya dari stetmenya saat memberikan sambutan pada pandangan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang III tahun 2015, Senin (15/12), di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar.
Bupati Kampar H Jefrinoer merasa kecewa ditolaknya anggaran pengadaan sapi ini, karena menurutnya, sapi-sapi ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.
Ia menambahkan, langkah dewan perwakilan rakyat ini jelas-jelas sebagai upaya 'penzaliman' bagi masyarakat miskin.
"Sapi-sapi ini kita anggarkan untuk membantu masyarakat miskin, bukan untuk kepentingan saya pribadi,” ujarnya.
Tambahnya lagi, ia mengakui, bahwa DPRD memang mempunyai wewenang untuk 'menguliti' usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, namun ia berharap, dewan betul-betul menggunakan hati nurani dalam usulan anggaran tersebut.
"Silahkan dikuliti, tapi tetap dengan hati nurani. Jangan hanya berdasarkan suka atau tidak suka semata. Jangan atas dasar kepentingan politik, kelompok dan golongan semata,” imbaunya lagi.
Tambah Jefry lagi, kalau dewan benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, mestinya DPRD dan seluruh SKPD termasuk dirinya beserta wakil bupati, menghemat anggaran yang tidak terlalu penting, seperti kunjungan dinas keluar daerah.
Menurutnya, anggaran perjalan dinas ini salahsatu kegiatan yang sangat besar memakan anggran belanja daerah, namun di sis lain, katanya, anggran ini masih bisa dihemat.
"Saya dan wakil bupati siap melakukan penghematan, termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas. Untuk itu, kedepannya, setiap rencana perjalan dinas harus dilaporkan kepada bupati, setelah pulang dari perjalan dinas, hasilnya juga harus dilaporkan kepada saya,” tegasnya.
Ini dilakukan, katanya, untuk mengefisiensikan pengeluaran uang derah. Bupati kampar H Jefrinoer SH berpendapat, jika DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, tentu mereka akan sangat bisa menerima kebijakan pengehematan ini.
"Apalagi APBD 2016 kita depisit, sebesar 694 milyar tahun depan telah dipotong pemerintah pusat. Untuk itu, mana yang bisa kita hemat, harus kita efisienkan. Termasuk saya akan tinjau ulang biaya perumahan untuk anggota dewan. Harus sesuai dengan standar yang ada di Kabupaten Kampar ini," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri saat dikonfirmasi terkait pernyataan bupati pada penyampaian pendangan rapat paripurna tersebut terkesan enggan menanggapi. Fikri hanya mengatakan semua sudah jelas dan tak perlu ditanggapi lagi. [ali]
