Metroterkini.com - Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia (KONTRA) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Jaksa Agung RI, HM Prasetyo kerena dinilai tidak berhasil menjalankan fungsinya. HM Prasetyo dalam menjalankan tugas terkesan syarat dengan kepentingan politik karena latar belakangnya dari partai politik.
"Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi kami nilai syarat kepentingan politik lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo berlatar belakang partai politik," kata Andi Awal Mangantarang,
Direktur Execitive, Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia (KONTRA).
Dia menilai, saat ini adanya dugaan kuat disinyalir keterlibatan Jaksa Agung di balik status tersangka Patrice Rio Capella yang disebut-sebut memiliki korelasi dengan jabatan Jaksa Agung yang diisi oleh kader Partai Nasdem, HM Prasetyo.
"Sejak awal kami sering berteriak lantaran Kejaksaan Agung dipimpin politikus partai politik, lembaga penegak hukum akan rentan dijadikan alat mainan politik. Posisi Kejaksaan Agung saat ini rawan dijadikan alat politik, apalagi dalam persidangan kasus dugaan suap Gubernur nonaktif Sumut, ada indikasi permainan dengan kejaksaan," tambahnya.
Lanjutnya, sejumlah proses hukum yang di tangani Kejaksaan Agung bukti bahwa, kinerja Kejaksaan Agung menjadi bukti pemerintah belum serius membenahi bidang penegakan hukum. "Kami mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi posisi Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda di bawahnya. Jika Jokowi berani melakukan penggantian Jaksa Agung beserta jajaran di bawahnya membuktikan bahwa Presiden serius dalam hal penegakan hukum," lanjutnya.
Andi menambahkan, contoh lain bahwa kinerja Jaksa Agung lemah adalah kasus rekening gendut sejumlah pejabat, antara lain rekening gendut Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Hal itu berdasarkan temuan PPATK dan alat bukti yang cukup ada banyak hal janggal di balik bukti-bukti aliran dana tersebut, tapi sampai hari tim investigasi yang katanya ke Hongkong menyelidiki kasus tersebut.
"Kami pun tidak tahu dimana hasilnya? yang ada kabar setelah sekian bulan kasusnya tenggelam. Katanya SP3. Inikan ada apa? Makanya kami menilai kinerja Jaksa Agung di bawah kendali HM Prasetyo sudah tidak dapat lagi di pertahankan, secepatnya harus masuk reshuffle jilid II. atas dasar semua ini kami dengan tegas menyatakan bahwa Jaksa Agung tidak becus bekerja," katanya.
Atas dasar tersebut, Andi Awal mendesak Presiden Jokowi segera Mencopot Jaksa Agung, mengganti dengan orang yang lebih profesional dan kompeten. [**]
