Metroterkini.com - Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa tidak. Karena saat ini para kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah Kabupaten Bengkalis diberbagai dinas tengah kelimpung. Pasalnya, proyek yang sudah berbulan-bulan selesai tidak kunjung dibayar oleh pemerintah.
Akibatnya, bagi rekanan yang mengerjakan proyek dengan pinjaman bank harus menanggung beban bunga bank.
Pihak dinas sebelumnya sudah menyerahkan surat perintah membayar (SPM) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun apa daya sampai batas berlakunya SPM, uang tak cair. Akhirnya SPM dikembalikan lagi ke Dinas.
"Sekarang jangan untung, mala buntung (rugi)," kata salah seorang kontraktor yang henggan sebutkan namanya.
Selain itu, sampai per 22 Oktober 2024 para pegawai juga belum menerima TPP. Situasi ini membuat transaksi di pasar-pasar di Bengkalis ikut terganggu. Para pedagang mengeluh karena omset mereka turun drastis.
Penjabat Sementara (PJs) Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tivipiyono ketika dikonfirmasi pada Senin (21/10/2024) kemarin, terkait kondisi keuangan Pemda Bengkalis mengatakan, bahwa dana bagi hasil yang menjadi hak Kabupaten Bengkalis belum ditransfer sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Kendati pada bulan lalu Pusat telah mentransfer Rp 480,4 miliar lebih, namun DBH tersebut baru sebagian kecil dari DBH yang menjadi hak Kabupaten Bengkalis. Dan uang tersebut juga sudah habis.
Anggaran Rp 480,4 miliar tersebut masih jauh dari kebutuhan Bengkalis yang sesungguhnya. Ahmad Sudirman Tivipiyono didampingi Sekretaris Daerah Ersan Saputra, memilih bungkam saat ditanya sisa DBH Bengkalis yang belum ditransfer Pemerintah Pusat.
"Kita baru dapat sebagian kecil dari DBH kita. Dan uangnya sudah habis. Oleh karena itu, kemarin saya ke Jakarta untuk meminta lagi bagian yang sesungguhnya," kata Ahmad Sudirman Tivipiyono.
Sebelum meninggalkan kantor Ahmad Sudirman Tivipiyono masih sempat menjelaskan, bahwa pihaknya terus mendesak Pemerintah Pusat agar transfer DBH tahun anggaran 2024 diselesaikan tahun ini bukan tahun depan (tunda bayar).
"Kemarin kita mendapat (ditransfer Rp 480,4 miliar lebih), dan itu sudah habis. Untuk itu, sisa jatah (DBH) Bengkalis saya minta segera diturunkan," tegas Ahmad Sudirman Tivipiyono.
Sementara itu, Sekda Ersan Saputra ketika ditanya tentang kas kosong hanya tertawa sembari memegang kedua kantong celananya.
Ersan justru balik mengkritisi media yang menyorot tentang siklus keuangan Pemda Bengkalis yang tengah tidak baik-baik saja tersebut.
"Kalian sibuk masalah kas kosong, kas kosong aja. Kas kosong tu seperti ini," ujarnya sembari memegang kantong celana depannya yang datar, karena tidak ada dompet.
Selain itu, sebagai Sekda Ersan yang mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkalis itu juga tak tahu berapa sisa DBH yang menjadi hak Kabupaten Bengkalis yang belum ditransfer Pemerintah Pusat. Ia justru mempertanyakan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis.
"80 persen kita tergantung Pusat. Inilah akibatnya. Harusnya PAD kita yang harus ditingkatkan. Buat kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan pajak dan restribusi," tegas Ersan. [rudi]