Metroterkini.com - Elite PKB Abdul Kadir Karding menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bentukan Din Syamsuddin sebagai wadah bagi para tokoh yang kontra Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. KAMI dinilainya sebagai bagian dari dendam lama kepada Jokowi.
"Menanggapi deklarasi KAMI yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat Pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah, dan tidak siap menang," ujar Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).
Karding menilai pembentukan KAMI dilakukan atas dasar kekecewaan hasil Pilpres 2019. Ini karena tokoh-tokoh yang ada di dalam KAMI merupakan tokoh-tokoh kontra Jokowi. Adapun yang hadir pada deklarasai KAMI diantaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.
"Kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu," sebut Karding.
Mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini menilai KAMI sebagai sebuah wadah tokoh-tokoh yang merasa dendam dengan Jokowi. Karding mengimbau agar pemerintah mengabaikan saja Din Syamsuddin Cs itu.
"Menurut saya karena pendirian koalisi ini jelas bagian dari dendam lama, atau sejarah lama yang tidak tuntas, maka pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu kalau Bahasa Jawa-nya 'nggagas' aktivitas ini," sebutnya.
Menurut Karding lagi, pemerintah harus fokus bekerja penanganan Corona yang sangat berdampak pada ekonomi. Jangan sampai penanganan Corona menjadi berdampak akibat manuver tokoh yang kontra dengan Presiden Jokowi.
"Yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha, dan terus bangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini. Kita bisa keluar menyelesaikan COVID dan memperbaiki ekonomi kita dan mempertahankan daya beli masyarakat kita, itu jauh lebih penting daripada mendengarkan ocehan-ocehan yang dibungkus kritisme ini," papar Karding.
Anggota Komisi I DPR ini juga menyoroti deklarasi KAMI yang digelar di tengah pandemi Corona. Karding mengkritik karena deklarasi digelar tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.
"Aksi-aksi yang dilakukan dalam konteks sekarang ini tentu tidak tepat, atau bisa kita sebut tidak memiliki sense of crisis karena di saat dunia, bangsa kita bahu-membahu untuk berjuang melawan ganasnya pandemi, tenaga-tenaga kesehatan kita, para penyelenggara negara bekerja keras, mereka (KAMI) justru menyampaikan keprihatinan yang tidak tepat atau lagu lama yang dinyanyikan kembali," urainya.
"Secara teknis deklarasi yang dilakukan ini sungguh jauh dari yang kita sebut patuh pada protokoler kesehatan dan sebagai tokoh mestinya tidak memberi contoh seperti itu," lanjut Karding.
Menurut Karding, lebih baik tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengan pemerintah memberikan kritik yang membangun. Tokoh yang baik, kata dia, seharusnya memberi solusi bila ada yang kurang dari pemerintah.
"Ada baiknya apapun perbedaan-perbedaan, apapun pendapat yang berbeda itu haruslah dalam kerangka yang memberi solusi. Jadi mengingatkan tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang menyerang, tapi memberi solusi jauh lebih baik dan jauh lebih maslahah," tegas Karding.
Seperti diketahui, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.
Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). KAMI pun memiliki 8 tuntutan.
Gatot Nurmantyo yang merupakan mantan Panglima TNI pada periode pertama Presiden Jokowi itu juga ikut bicara. Ia berbicara soal kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
"Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab," kata Gatot dalam sambutannya. [***]