Metroterkini.com - Puluhan mahasiswa tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bengkalis, Kamis (23/7/2020). Mereka memprotes bantuan biaya pendidikan tahun 2020 dipangkas Pemerintah Bengkalis.
Aksi mahasiswa dikawal aparat keamanan dari Polres Bengkalis dan Satpol PP. Satu persatu mahasiswa bergantian menyampaikan orasi.
Dalam orasinya mereka menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang menghapus dana bantuan pendidikan tahun anggaran 2020 dengan dalih untuk penanganan pandemi Covid-19.
Kebijakan merasionalisasi itu, menurut mereka merupakan bentuk kedzoliman terhadap mahasiswa.
"Hari ini kebijakan tidak berpihak kepada kami mahasiswa. Menghapus bantuan pendidikan itu adalah sikap lebih anarkis dan ini sangat dzolim," ujar Mujib, salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Sekitar dua jam berorasi dan sempat panjat pagar pintu masuk kantor Bupati, akhirnya Pemerintah Bengkalis menemui puluhan mahasiswa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heri Indra Putra langsung turun lapangan menemui puluhan mahasiswa.
Menurut Heri, rasionalisasi anggaran bantuan biaya pendidikan akibat berkurangnya pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan PMK, Bengkalis harus merasionalisasi belanja daerah.
Tambah Heri, hal itu tidak terjadi untuk bantuan pendidikan saja, melainkan kegiatan pembangunan, gaji pegawai, honorer bahkan pembayaran rekening listrik kantor hanya sampai bulan September.
"Mudah-mudahan ada lagi PMK lain dan pendapatan kita bertambah nantinya. Pasti yang kita prioritas pertama bantuan pendidikan," ucap Asisten.
Mahasiswa aksi tidak puas mendengar tanggapan dari Asisten Heri Indra. Mereka meminta Pemerintah mengagenda waktu besok untuk mereka beraudiensi dengan Plh Bupati Bengkalis. [***]