Metroterkini.com - Menanggapi konflik lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kaur yang selalu terjadi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sudah rapat bersama seluruh tim yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Kaur.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Nasrul Rahman, S Hut. Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis 27 Juni 2019.
"Dengan banyaknya persoalan lahan ini kami akan evaluasi seluruh pembangunan perkebunan bersekala besar swasta di Kabupaten Kaur ini. Seluruh perusahaan yang berinvestasi di wilayah ini akan kita evaluasi semuanya," ujar Kepala Distan Kaur.
Nasih Kata Nasrul tujuannya untuk perbaikan, agar memenuhi apa yg di persyaratkan sesuai UU dan peraturan-peraturan lainya.
"Harapan kita bersama investor yg menanamkan investasinya di Kabupaten Kaur, betul-betul berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat kaur, tidak merusak lingkungan serta dapat meningkat kan pendapatan daerah," tegasnya.
"Bukan tidak mungkin nanti setelah dilakukan evaluasi, Pemerintah akan mengambil tindakan tegas mulai dari teguran sampai dg sanksi yang berat. Bahkan bisa terjadi Pencabutan lzin Usaha Perkebunan(IUP) bila perusahaan tetap tidak berpihak dengan masyarakat," tutup Nasrul Raman yang bisa disapa Long. [ferry]