Metroterkini.com - Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dan jajaran mencanangkan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi, Rabu (27/3/19).
Penandatanganan zona integritas tersebut digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Bengkalis. Hadir dalam acara itu Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah Bustami HY, Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Kapolres Bengkalis AKBP Yusuf Rahmanto, Kepala Bea Cukai Bengkalis, Ketua LAM Kabupaten Bengkalis, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, Pimpinan DPRD Bengkalis Zulhelmi, SHI, Kepala Imigrasi dan Forkopimda lainnya.
Ketua PN Bengkalis, Dr. Sutarno, SH, MH dalam kata sambutannya menegaskan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) merupakan blue print program Mahkama Agung. Mahkamah Agung menargetkan tahun 2025 MA dan jajaran betul-betul bebas KKN.
Untuk mewujudkan inginan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Benkalis melaukan berbagai terobosan pelayanan publik. Dimana pada tahun 2017 lalu PN Bengkalis meriah peringkat 10 besar di nasional dan 3 besar di Sumatera.
Oleh Mahkamah Agung, prestasi itu diganjar dengan predikat A excellent.
"Pengadilan tugasnya melayani para pencari keadilan dengan ini lahir sistem pelayanan satu pintu," kata Sutarno.
"Semua pelayanan selesai di meja depan. Tidak ada pungutan serupiahpun kecuali yang disetorkan ke negara," tambahnya.
Sutarno juga berharap penandatanganan area zone integritas bukan hanya sekedar serimonial. Tetap harus diplementasikan.
"Kepada teman-teman media secara pribadi kita berteman. Tapi, tolong kami diritik. Kami tidak elergi dikritik," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Bengkalis Bustami HY menyambut baik pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) di PN Bengkalis.
"Pemerintah Daerah Bengkalis sangat mendukung zone integritas, sukses melawan korupsi menuju wilayah bebas korupsi," kata Sekda mengutip isi pidato bupati. [rudi]