Metroterkini.com - Perdana Menteri Jepang kembali meminta maaf pada Minggu (25/3) ini, menyusul menurunnya dukungan akibat dugaan skandal yang menjeratnya. Abe meminta maaf karena merasa telah menyebabkan kecemasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.
Bertepatan dengan pernyataan itu, polisi harus berjaga-jaga di luar kantor partai pendukung Abe karena para pengunjuk rasa mendesak dirinya untuk mengundurkan diri, di depan kantor yang sedang menggelar konvensi dihadiri sang perdana menteri.
Abe diketahui menghadapi krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012 karena dugaan tentang penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.
"Masalah ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan," kata Abe pada konvensi.
"Sebagai kepala pemerintahan, saya merasa sangat bertanggung jawab dan sangat ingin meminta maaf kepada rakyat," imbuhnya.
Dia menjanjikan klarifikasi fakta dan pencegahan terhadap kejadian yang sama dengan menarik pemerintah bersama-sama, tetapi tidak memberikan tanda untuk mengundurkan diri.
Abe membantah bahwa dia atau istrinya terlibat campur tangan dalam penjualan atau bahwa ia berusaha untuk mengubah dokumen yang terkait dengan kesepakatan itu.
Rekan dekatnya, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, juga membantah terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.
Jajak pendapat publik akhir pekan lalu menunjukkan dukungan untuk kabinet Abe menurun hingga 31 persen, dengan mayoritas mengatakan ia memiliki tanggung jawab untuk urusan itu.
Tingkat dukungan yang berubah itu pun dapat menghentikan harapan Abe untuk kembali memenangkan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan partai pada September mendatang. Jika dia berhasil, kemenangan itu akan membuatnya sebagai perdana menteri yang memiliki jabatan terpanjang di Jepang.
Pada konvensi partai, LDP mengadopsi proposal untuk merevisi konstitusi pasifis sejalan dengan rencana yang dilayangkan oleh Abe tahun lalu untuk secara eksplisit merujuk pada Self-Defense Forces (SDF), yang dikenal sebagai militer Jepang.
"Waktunya telah tiba untuk menangani revisi konstitusi, yang telah menjadi tugas sejak berdirinya partai. Mari tetapkan Self-Defense Forces dan mengakhiri kontroversi tentang pelanggaran konstitusi," kata Abe.
Pada Mei lalu, Abe mengusulkan bahwa dua klausul pertama dari Pasal 9, yang mencabut hak untuk melancarkan perang dan melarang pemeliharaan militer yang berdiri, tidak berubah tetapi referensi ke SDF ditambahkan untuk memperjelas status ambigu.
Meskipun secara literal melarang tentara tetap, pemerintah berturut-turut telah menginterpretasikan piagam untuk memungkinkan militer secara eksklusif untuk pertahanan.
Abe ingin membuat sikap itu jelas dalam konstitusi itu sendiri, tetapi mengatakan perubahan itu tidak akan mengubah kebijakan keamanan Jepang. Namun, revisi itu dikhawatirkan akan membuka jalan untuk peran yang lebih besar bagi militer di luar negeri.
Dukungan lemah Abe dan mitra koalisi junior dilaporkan Reuters bisa menyulitkan LDP untuk mendorong perubahan, yang juga akan memicu perdebatan yang memecah belah.
Konstitusi Jepang tidak pernah diubah dan setiap perubahan memerlukan persetujuan oleh dua pertiga dari setiap majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik. [cnn]