Metroterkini.com - Seorang diplomat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Korea Utara telah lama memasok senjata kimia untuk Suriah.
Diplomat yang tidak mau disebut namanya itu kepada CNN mengungkapkan bahwa bahan-bahan senjata kimia yang dikirim Pyongyang antara lain berupa ubin anti-asam, katup pipa, dan termometer
Pejabat itu mengatakan informasi tersebut didapatnya dari sebuah laporan rahasia panel ahli PBB mengenai Korut. Diplomat itu mengatakan laporan PBB baru akan dirilis ke publik pada 16 Maret mendatang.
Dalam laporan panel kepada DK PBB tersebut dikatakan sejumlah ahli rudal Korut pernah mengunjungi Suriah pada 2016 dan 2017 lalu. Di salah satu kunjungan itu, sejumlah ahli rudal Korut tinggal di fasilitas militer Suriah.
Sebuah negara anggota PBB bahkan melapor kepada panel tersebut bahwa beberapa ilmuwan Korut masih beroperasi di Barzeh, Adra, dan Hama.
Detail dokumen terungkap di saat rezim Presiden Bashar Al.-Assad diduga menggunakan gas klorin untuk membombardir Ghouta Timur yang merupakan wilayah kekuasaan terakhir pemberontak Suriah.
Serangan pasukan al-Assad sejak pekan lalu itu diperkirakan telah menewaskan lebih dari 500 orang termasuk perempuan dan anak-anak.
Pemerintah Suriah membantah tudingan terkait hubungannya dengan Korut soal pengadaan senjata kimia. Damaskus juga membantah telah menggunakan senjata pemusnah massal dalam operasi militernya.
Dokumen itu juga mengatakan bahwa Suriah membantah ada ahli rudal dari Korut ada di negaranya. Suriah mengklaim orang-orang Korut itu hanya lah pelatih olahraga.
Menanggapi hal ini, juru bicara PBB memperingatkan seluruh negara anggota tentang sanksi dan larangannya berdagang dengan negara terisolasi itu.
Jubir PBB itu juga menegaskan bahaya membantu serta memasok kapabilitas senjata kimia Suriah.
"Senjata merupakan hal terakhir yang Suriah butuhkan saat ini. Tuhan melarang senjata kimia," katanya seperti dilansir CNNindonesia dari PBB.
Sementara itu, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak menaggapi laporan ini dengan alasan masih belum dipublikasikan.
Namun, pejabat AS itu memastikan bahwa sejak 2006 lalu "DK PBB telah meminta Korut menghentikan sepenuhnya ekspor material senjata kimia dan pengembangan program senjata pemusnah massal."
Awal Februari, sebuah laporan menuding Korut kembali melanggar sanksi PBB karena masih mengekspor batubara dan komoditas utama lain antara Januari hingga September 2017 lalu.
Aktivitas dagang itu memberi keuntungan sekitar US$200 juta bagi Korut.
Padahal, di saat bersamaan Pyongyang terus mendapat sanksi dan embargo ekonomi dari PBB dan sejumlah negara lainya secara unilateral karena berkeras mengembangkan senjata nuklir dan rudalnya.
Sampai saat ini, salah satu negara yang dilaporkan masih melakukan hubungan dagang dengan Korut adalah China. Namun Negeri Tirai Bambu itu secara konsisten membantah telah melanggar sanksi internasional tersebut.