.jpeg){kind=avatar}
Metroterkini – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp500 juta guna mendukung peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, mengatakan dana tersebut merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan, yang pengelolaannya berada di bawah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
"Untuk DAK Nonfisik ini kita mengusulkan anggaran sebesar Rp500 juta. Dana tersebut direncanakan untuk enam item kegiatan yang telah kita susun sesuai kebutuhan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Atan, Rabu (08/07/2026) siang.
Ia menjelaskan, saat ini proses pengusulan masih berlangsung dan dijadwalkan hingga Jumat pekan ini. Pihaknya berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar sehingga usulan tersebut dapat disetujui.
"Sejauh ini masih dalam tahap pengusulan hingga Jumat nanti, dan ada 6 item kegiatan yang kita usulkan. Mudah-mudahan seluruh proses yang kita laksanakan berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai harapan," katanya.
Menurut Atan, keberadaan DAK Nonfisik sangat penting bagi pengembangan sektor perpustakaan di Meranti. Pasalnya, kemampuan anggaran daerah melalui APBD masih terbatas untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan program dan kegiatan.
"DAK ini memang sangat kita butuhkan, karena jika hanya mengandalkan APBD tentu cukup sulit untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan layanan perpustakaan," pungkasnya.
Atan menambahkan, peluang memperoleh DAK Nonfisik tersebut tidak terlepas dari upaya dan sinergi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Perpustakaan Nasional RI.
Menurutnya, usulan itu merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan Bupati Kepulauan Meranti, Bunda Literasi Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD Kepulauan Meranti, serta jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memperjuangkan dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan literasi di daerah.
