Metroterkini.com - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis sampai saat ini belum mengelola indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi Kabupaten Bengkalis.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis Sudiro di ruang kerjanya, Senin (10/11/2025) siang.
Menurut Sudiro, badan yang dipimpinnya baru akan mengelola masalah inflasi tahun depan jika anggaran tersedia untuk melakukan survei indeks harga konsumen.
Untuk menentukan inflasi, ungkapnya, diperlukan survei biaya hidup puluhan responden. Kebutuhan mereka dipantau selama setahun, dan akan diketahui bobot kebutuhannya.
"Dari sini baru bisa diketahui bahan pokok apa saja yang membuat inflasi," ujar.
Sebagai contoh, ungkap pria asal Sumut itu, saat dia bertugas di Kabupaten Indragiri Hilir ada 295 komonitas (kebutuhan masyarakat) yang dipantau selama setahun. Dari 295 komonitas tersebut akan diketahui komonitas yang paling banyak dibutuhkan dan dicari masyarakat.
"Di Inhil data inflasi dari 295 komonitas sudah jalan. Di Bengkalis sampai sekarang belum," kata Sudiro.
Bicara inflasi, ungkap Sudiro, sama halnya bicara selera dan kebutuhan. Salah satu contohnya cabe, apakah masyarakat Bengkalis suka cabe Bukittinggi atau lokal? Dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
"Misalnya, masyarakat Bengkalis sukanya cabe Bukittinggi. Bagaimana suplainya ke Bengkalis. Transportasinya lancar atau tidak, karena transportasi bisa mempengaruhi harga," kata Sudiro.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya inflasi, harga kebutuhan masyarakat harus dikendalikan oleh pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan banyak OPD.
"Inflasi ini kayak kita main bola, kita kan boleh nyetak gol berapapun, asal jujur," ujarnya.
Untuk mengetahui data BPS Kabupaten Bengkalis, masyarakat bisa mengakses website BPS Kabupaten Bengkalis. Disana tersedia data secara global, karena tugas BPS menginput data secara global dan terus menerus mengupdate untuk keperluan pembangunan daerah.
Data BPS yang global itu kemudian disinkronisasikan dengan data yang dimiliki Dinas Sosial dan data PLN bagi masyarakat dengan daya listrik 450 kWh (masyarakat katagori kurang mampu) penerima bantuan sosial dari pemerintah.
"BPS hanya memotret apa adanya secara global, data tersebut sebagai penunjuk arah pembangunan. Apakah arah pembangunan sudah benar atau belum," kata Sudiro.
"Data yang kami input hanya berbicara persentase bukan detil, dan tidak menunjuk subsektor, tapi global, kemudian dilaporkan ke BPS Pusat," kata mantan Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir tersebut.
Menurut Sudiro, kendati pihaknya terus mengupdate data, namun data yang paling benar dan akurat adalah data hasil sensus. Hanya saja biayanya besar, diperbarui sekali sepuluh tahun.
Walaupun kehadiran BPS di Kabupaten Bengkalis sudah lama, ungkapnya lagi, secara riil data inflasi di Kabupaten Bengkalis belum masuk dalam data nasional. Untuk mengetahui besaran inflasi di Bengkalis harus dilakukan survei pendahuluan, yaitu survei biaya hidup melalui responden yang dipilih secara acak, dan dipantau setiap hari selama setahun.
"Untuk mengetahui inflasi perlu dihitung biaya hidup penduduk. Dan di Bengkalis itu (survei) belum dilakukan," ujarnya. (Rudi)
