Metroterkini.com - Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengungkap belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencapai Rp3,6 triliun. Jumlah tersebut setidaknya menghabiskan 38 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025.
"Angka Rp,36 triliun itu sudah melebihi dari aturan juga. Aturannya kan maksimal lebih kurang mandatorinya 30 persen. Kalau kita hitung-hitung itu mencapai 37-38 persen. Walaupun yang terhitung di mandatori itu mungkin sekitar 31 sampai 32 persen, tapi kan masih kategori yang sama seperti gaji PPPK, honorer, THL dan sebagainya," ujar Kade, Selasa (23/9/2025).
Dia mengakui, belanja pegawai itu memang cukup besar. Hal itu disebabkan oleh penurunan pendapatan dan defisit anggaran.
"Sehingga memang agak sedikit kelihatan besarnya belanja gaji dan tunjangan pegawai tersebut. Kalau APBD kita besar, angka Rp3,6 triliun itu tidak besar. Tapi karena posisi APBD kita ada di angka Rp9 triliun, tentu sudah melebihi aturan," sebutnya.
Menurutnya, para ASN punya keinginan yang sama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Kalau potensi APBD besar, mungkin kita bisa sama-sama menikmati tapi kalau turun mungkin kita bisa turunkan juga sama-sama. Supaya kita juga sama-sama merasakan, jangan posisi defisit tapi kesannya pegawai tidak ikut berempati memikul beban defisit itu," ungkapnya.
Ia menilai, seandainya APBD Riau besar, hal ini tidak akan jadi persoalan dan mungkin bisa ditingkatkan lagi sesuai dengan aturan.
Jika dihitung-hitung, kata Kade, pegawai ini menerima gaji, TPP, gaji 13, gaji 14, serta upah pungut dan pendapatan lainnya. Menurutnya, hal ini juga perlu dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan pendapatan daerah saat ini.
"Artinya, kepentingan masyarakatlah yang kita prioritaskan. Kita ini kan sebagai pelaksana, pelayan masyarakat. Jadi tidan mungkin pula pelayan yang besar sementara masyarakatnya yang kecil," pungkasnya. **
