Metroterkini.com - Honor RT/RW di Kota Pekanbaru Riau yang tak kunjung cair berakibat kisruhan di beberapa kantor kecamatan di Pekanbaru. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, sebelumnya mengklarifikasi bahwa honor tersebut sudah cair melalui camat, namun camat membantahnya.
Menurut Indra Pomi, kecamatan yang telah menerima pembayaran honor termasuk Rumbai, Tenayan Raya, Tuah Madani, Rumbai Timur, dan Lima Puluh. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Saat dikonfirmasi, beberapa camat mengungkapkan bahwa honor RT/RW belum diterima dan sistem pembayaran masih terkunci.
Camat Rumbai Barat, Fakhruddin Panggabean, menceritakan situasi panas di kantornya. "RT/RW sudah mulai mengamuk di kantor camat. Saya bilang sabar pak, saya camat disini, apakah bapak masih segan sama saya? Kalau masih segan sama saya tolong tenang dulu pak," ujarnya dengan nada prihatin, Kamis.
Fakhruddin menjelaskan bahwa perangkat RT/RW terus mendesak agar honor mereka segera dicairkan. "Kalau memang sudah dicairkan, tentu kami sudah terima. Sekarang ini kami tidak bisa mengajukan ke BPKAD, sistem masih dikunci," tambahnya. Fakhruddin berharap agar sistem segera dibuka supaya proses pengajuan honor bisa segera dilakukan.
"Baru saya tanya ke bendahara, katanya siang ini masuk, namun sampai saat ini belum masuk. Bendahara sekarang baru mengantarkan laporan, setelah itu baru dicek ke bank apakah dananya sudah masuk atau belum," jelas Syamsudin.
Camat Tenayan Raya, Abdul Barri, S.IP, juga mengonfirmasi bahwa honor belum diterima. "Coba saya cek dulu ya ke bendahara, biasanya kalau satu kecamatan masuk, maka kecamatan lain juga masuk dan tidak ada bedanya," ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan perangkat RT/RW yang mengandalkan honor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidaksesuaian antara pernyataan Sekda dan kenyataan di lapangan menambah ketegangan di berbagai kecamatan.
Sementara itu, pihak pemerintah kota diharapkan segera menyelesaikan masalah teknis ini agar honor RT/RW bisa segera dicairkan. Transparansi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah kota dan perangkat RT/RW sangat dibutuhkan untuk menghindari situasi serupa di masa mendatang. [**]
