Metroterkini.com - DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan sidang paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni Tahun 2023, bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Senin (7/11/2022).
Adapun untuk APBD tahun 2023 disepakati senilai Rp2,699 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sedikit jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2022 yakni Rp2,56 triliun.
Rapat Paripurna KUA-PPAS ini digelar di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Riau. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sabarudi dan dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.
Usai paripurna, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi, ST menyampaikan bahwa APBD Kota Pekanbaru tahun 2023 diprioritaskan untuk hal-hal mendasar masyarakat terutama soal banjir, sampah dan jalan berlubang.
"Ini sesuai dengan komitmen Pj Walikota dan kita juga setuju, Insya Allah Banggar semuanya setuju dan kita support karena itu adalah masalah kita semua saat ini," katanya.
Politisi PKS ini meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru agar mampu melakukan pendekatan ke pemerintah pusat sehingga dana APBN bisa dibawa ke daerah melalui berbagai macam program kerja yang ada di Kementerian.
"Untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Pekanbaru tidak hanya cukup dengan APBD sebesar Rp2,699 T. Karena didalam anggaran itu ada untuk biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk insentif RT RW, posyandu dan lainnya. Maka dari itu, perlu penguatan di OPD-OPD agar mereka juga melakukan pendekatan ke pusat agar persoalan yang ada di Kota Pekanbaru bisa terselesaikan dengan baik," jelas Sabarudi.
"Alhamdulillah sudah kita sepakati bersama KUAPPAS APBD Murni 2023 Kota Pekanbaru sebesar Rp2,699 triliun. Mudah-mudahan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang kita rencanakan," ujarnya.
Sementara PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menjelaskan, rancangan APBD Murni 2023 dirancang untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat, Seperti pemberian beasiswa dan bantuan sosial bagi warga.
"Program-program prioritas kita seperti Stunting, pencegahan inflasi dan bantuan sosial dan subsidi ada," pungkasnya.
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berharap Realisasi APBD tahun 2023 bisa tercapai dengan baik.
"Kalau KUA-PPAS itu asumsi pendapatan kita. Semoga pendapatan sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan bersama DPRD Pekanbaru," tambahnya.
Program yang telah diterapkan Pemerintah Pusat seperti pencegahan inflasi daerah, tetap menjadi prioritas dalam APBD tahun 2023. Disamping itu, Muflihun menyebutkan, program prioritas Pemko Pekanbaru mengenai perbaikan jalan rusak, penanganan sampah dan pencegahan banjir juga dimasukan dalam APBD tahun 2023.
"Selain itu, ada program beasiswa bagi anak tidak mampu dan beasiswa berprestasi. Untuk beasiswa prestasi ini ada yang dari nilai akademis dan bidang di luar akademis," kata Muflihum
Ada juga program bantuan santunan kematian. Bantuan berupa santunan kematian ini bakal masuk dana tidak terduga. Ia menyebut ada juga relaksasi untuk bunga pinjaman UMKM.
Pj Wali Kota Pekanbaru ingin membantu pelaku UMKM yang mendapat dana pinjaman dari BPR atau perbankan lainnya. Ada stimulus atau bantuan untuk pembayaran bunga dari APBD Kota Pekanbaru.
Ditambahkanya, ada juga program lain bekerjasama dengan Baznas di antaranya Pekanbaru Sehat hingga Pekanbaru Sejahtera. Program ini masuk dalam APBD tahun depan untuk menyentuh langsung ke masyarakat. [adv]
