Metroterkini.com - Jepang sepakat untuk mengekspor alat utama sistem persenjataan (alutsista) beserta transfer teknologinya ke Indonesia.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara di Tokyo pada Selasa (30/3).
"Pertemuan ini merupakan tonggak sejarah dalam hubungan bilateral RI-Jepang menyusul kita saksikan bersama-saya yang merasa terhormat bersama Menhan Jepang Nobuo Kishi menandatangani perjanjian transfer peralatan militer dan teknologinya dari Jepang ke Indonesia," kata Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, dalam pernyataan pers bersama empat menteri di Tokyo.
Dalam lawatan ke Tokyo,Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pejabat senior Jepang lainnya, terutama yang bergerak di bidang pertahanan.
Dalam serangkaian pertemuan itu, Prabowo mengajak Jepang untuk bisa lebih berperan dalam membantu memodernisasi kapasitas pertahanan Indonesia.
RI-Jepang, kata Prabowo, juga tengah menjajaki kerja sama penguatan kapasitas pelatihan bagi personel militer kedua negara.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan Jepang, Kishi, mengatakan negaranya sepakat memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
Menurutnya, RI-Jepang memiliki prinsip yang sama, seperti menjunjung nilai demokrasi, penegakan hukum, dan kebebasan berekspresi.
"Pertemuan hari ini berlangsung sangat produktif dan diharapkan bisa semakin memperkuat relasi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan, ke level yang lebih tinggi," kataKishi.
Kishi mengatakan bahwa dia dan Prabowo akan segera merencanakan pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait realisasi transfer senjata dan teknologi pertahanan lainnya.
Meski begitu, Kishi dan Prabowo tak menjelaskan secara detail senjata apa yang akan diekspor Jepang ke Indonesia dalam waktu dekat.
Indonesia menjadi satu dari 10 negara, termasuk AS dan negara Eropa, yang sejauh ini memiliki perjanjian ekspor senjata serupa dengan Jepang.
Di Asia Tenggara, Filipina, Malaysia, dan Vietnam juga sudah memiliki perjanjian transfer senjata dengan Jepang.
Selain ekspor senjata, Jepang dan RI turut membahas situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan yang kian mengkhawatirkan.
Kepada Prabowo, Kishi menyampaikan keprihatinan terkait undang-undang baru China yang secara eksplisit memberikan kekuasaan luas kepada penjaga pantai Negeri Tirai Bambu dalam mempertahankan klaim di laut. Ia juga menegaskan bahwa UU China tersebut tak sejalan dengan hukum internasional.
"Dalam pertemuan, saya mengatakan bahwa hukum laut China tidak boleh mengacaukan kedaulatan negara lainnya yang terkait dengan Laut China Selatan. Kedua negara (RI-Jepang) juga sama-sama mengekspresikan keprihatinan serius atas upaya kekuatan yang mencoba mengubah status quo di perairan itu," kata Kishi. [**]
