Metroterkini.com - Pemerintahan Kepenghuluan Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Riau, saat ini menjadi sorotan publik. Pasalnya pihak pemerintah desa dinilai tidak trasparan sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan maayarakat.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) AM Sitorus mengkaui saat ini ada kelemahan di pemerintahan desa. Akibatnya keberadaan LPM disini nyaris lumpuh total.
Sebab menurutnya biaya operasional untuk LPM dan pemuda 2 tahun ini tidak ada menerima, sementara anggaran untuk itu dipastikan cair, karena bersumber dari Dana Desa (DD). "Parahnya lagi, keberadaan BUMDES di desa ini, semangkin tidak karuan,” ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.
Mantan Direktur BUMDES di Kepenghuluan Rokan Baru, Budi juga menyampaikan pemerintah desa/kepenghuluan selma ini dinilai terlalu mencampuri urusan BUMDES. "Kami terpaksa harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut,” tambah Budi.
"Kami menilai apa yang dilakukan Penghulu Rokan Baru ini, terlalu berlebih-lebihan sehingga saya berserta anggota sepakat untuk mengundurkan diri dari BUMDES,” jelasnya kepada wartawan.
Penghulu Rokan Baru Kuswadi saat dikonfirmasi terkait persoalan Dana Desa (DD) yang belum dibayarkan, mengaku terjadi tunda bayar. Sebab Bupati Rohil tidak mencairkan Dana Desa (DD), akibatnya anggaran dana untuk LPM tidak bisa keluar. "Tak hanya itu, honorer kami pun mengalami hal yang sedemikian, sehingga tunda bayar," ujar Kuswadi.
Tambah Penghulu Rokan Baru, terkait dengan pengakuan mantan Direktur BUMDES, pihaknya minta dipertemukan dengan mantan Direktur BUMDES agar berimbang informasinya.
"Agar lebih jelasnya, besok kita ketemu di kantor Penghulu sekitar jam 12.00 Wib," katanya seraya mengakhiri percakapan melalui telepon selulernya. [mus]
