Metroterkini.com - Warga Thailand akan turun ke jalan, Sabtu (19/9) sore, untuk menyerukan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha turun dari kekuasaan dan menuntut reformasi monarki. Jumlah peserta aksi hari ini disebut mencapai puluhan ribu orang.
Demonstrasi kali ini diorganisir oleh mahasiswa Universitas Thammasat Bangkok, sebuah kelompok yang paling vokal tentang peran keluarga kerajaan, setelah sebelumnya sebagian besar aksi tanpa pemimpin.
"Kami berjuang untuk lebih banyak demokrasi. Rencananya bukan untuk menghancurkan monarki, tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita," kata Panusaya Sithijirawattanakul, aktivis mahasiswa terkemuka pada Jumat (18/9) malam, mengutip AFP.
Aksi massa dilaporkan akan dimulai di Universitas Thammasat, sebelum pindah ke lapangan Sanam Luang yang bersejarah di depan istana kerajaan, tempat para pengunjuk rasa berencana untuk bermalam.
Pada Minggu, para demonstran diperkirakan akan merapat ke gedung pemerintah terdekat, sebuah langkah yang telah diperingatkan oleh pihak berwenang.
Unjuk kekuatan massa ini diperkirakan akan menjadi yang terbesar sejak kudeta 2014, di mana aktivis mahasiswa mengharapkan kehadiran lebih dari 50 ribu pendukung.
Polisi mengatakan sekitar 10 ribu aparat akan dikerahkan di sekitar daerah aksi.
Pada Jumat malam, tagar "19 Sept, kami mengambil kembali kekuatan rakyat" menjadi topik utama di Trending Topci Twitter di Thailand.
Warga Thailand yang berada di berbagai penjuru dunia diharapkan juga berkumpul sebagai bentuk solidaritas. Demonstrasi akhir pekan ini juga direncanakan di banyak negara, termasuk Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.
Sejak pertengahan Juli lalu, hampir setiap hari Thailand telah mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh para pemuda untuk menuntut pengunduran diri Prayut, mantan panglima militer di balik kudeta 2014, dan perombakan total pemerintahannya.
Beberapa juga menuntut reformasi monarki kerajaan yang sangat kaya dan kuat - topik yang dulunya tabu di Thailand karena undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.
Undang-undang pencemaran nama baik di Kerajaan Thailand dinilai melindungi pemerintahan monarki Raja Vajiralongkron Rama X supaya bebas dari kritik. [***]
