Metroterkini.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memperingatkan Gubernur Riau Syamsuar mengenai pelantikan anggota keluarga Syamsuar yang menduduki jabatan eselon di lingkungan Pemprov Riau. Syamsuar disebut sudah menghadap Tjahjo.
"Saya sampaikan jangan ada KKN. Semua ikuti mekanisme dengan baik. Jenjangnya harus diikuti. Kepangkatannya juga jangan dikatrol. Usianya juga jangan yang mau pensiun terus dinaikkan. Pangkat sesuai aturan," ucap Tjahjo di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Namun Tjahjo menyebutkan apa yang dilakukan Syamsuar sudah sesuai aturan. Selain itu, Tjahjo menyebutkan keseluruhannya sudah atas izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Ya menyampaikan secara keseluruhan proses pergantian pimpinan pejabat di daerah semua sudah sesuai aturan, sudah seizin Pak Mendagri, kemudian dalam proses rekrutmennya, termasuk juga tesnya, juga melibatkan PAN-RB, melibatkan KASN," tutur Tjahjo.
"Secara prinsip arahan saya ASN (aparatur sipil negara) ini kan jangan dilihat dia anak siapa, dia bapaknya siapa, tapi sesuai dengan kapasitas. Kalau toh sesuai mekanisme dan pergantiannya sudah seizin Kemendagri, kemudian dari ASN yang salah satu yang bisa memilih, saya kira nggak ada masalah," imbuh Tjahjo.
Di sisi lain Tjaho meminta publik lebih terbuka terhadap pengangkatan ini. Dia mengimbau agar jangan melihat asal-usul keluarga pejabat yang dilantik, melainkan fokus pada kinerjanya.
"Kami tidak melihat itu orang daerah mana, agama apa, suku apa, anak siapa, nggak. Tapi semua sesuai dengan aturan ASN untuk menjadikan ASN yang lebih-lebih mempunyai kompetensi," ujarnya.
Pengangkatan keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan Sekda Riau Yan Prana Jaya sebagai pejabat di Pemprov Riau dinilai tidak etis. Kemungkinan untuk korupsi dan menutupi kejahatannya dinilai sangat besar.
"Cuma tidak etis saja satu keluarga mengelola daerah. Itu kan kemungkinan korupsinya besar dan kemungkinan mengkamuflasenya juga besar. Pokoknya menyembunyikan tindakan-tindakan korupsi yang sudah diketahui publik. Kalau dia melakukan korupsi ya, artinya kan satu keluarga kan bisa saling melindungi," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. [***]
