Metroterkini.com - Ternyata kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi dan sektor lainnya. Menurut Komandan Kodim 0303/Bengkalis, Letkol Inf Timmy Prasetya Harmianto, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp221 triliun.
Angka ini dipaparkan Timmy dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di aula Dang Merdu, lantai IV, Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (17/12/19) siang.
Menurut Timmy, kerugian negara akibat dampak Karhutla dua kali lipat dari kerugian tsunami Aceh.
Untuk itu, pencegahan Karhutla harus menjadi perhatian serius dan bersama.
Ia mengimbau kepada seluruh ketua rukun tetangga, kepala dusun, kepala desa, camat, perusahaan dan masyarakat agar melakukan pencegahan dini terhadap Karhutla.
"Kerugian negara akibat Karhutla 221 triliun rupiah. Belum lagi, efeknya terhadap kesehatan anak-anak. Apa mau generasi muda kita nanti menjadi generasi gak sehat, bengek, sesak nafas. Kan tidak," ujarnya.
Hadir dalam rapat koordinasi itu, Bupati Bengkalis Amril Mukminin Selaku Komandan Satuan Tugas (Dan Satgas) Karhutla Kabupaten Bengkalis, Kapolres Bengkalis, AKBP Sigit Adiwuryanto, Kepala Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bengkalis, Takjil Mudarris, Ketua DPRD yang diwakili anggota DPRD, H. Arianto, Takjil Mudarris, Kajari Bengkalis, 80 orang kepala desa, 14 lurah dan 11 camat serta 12 orang utusan perusahaan.
Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto menegaskan, hasil penyelidikan saat Karhutla 2019 ini, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis terjadi Karhutla.
Terjadinya Karhutla bukan terbakar, tapi dibakar. "Kalau terbakar berarti tidak sengaja. Tapi, ini 90 persen dibakar," ungkap mantan Kapolres Rokan Hilir itu.
Untuk mencegah terjadinya Karhutla tahun depan, pihak Polres bersama TNI dan masyarakat serta Kepala Desa sudah membangun embung. Saat ini sudah ada 21 embung yang tersebar di beberapa desa.
"21 embung dibuat hasil sinergitas, Polisi, TNI, aparat desa, masyarakat dan perusahaan," ujarnya.
Dalam penegakan hukum terhadap para pelaku Karhutla, menurut Kapolres Bengkalis ada 11 perkara. 9 perkara sudah dilimpahkan, sedangkan sisanya 2 perkara akan dilimpahkan tahun depan.
Kendati rapat koordinasi ini dinilai penting bagi Polri, TNI dan BPBD, namun masih ada sikap kurang peduli pihak perusahaan. Dari 30 perusahaan yang diundang hanya 11 perusahaan yang hadir, itupun yang dikirim hanya staf.
Demikian juga dengan kepala desa, dari 132 desa di Kabupaten Bengkalis yang hadir hanya 80 kepala desa dan 11 orang camat.
Dalam Rakor itu, seluruh yang hadir mendeklarasikan Kabupaten Bengkalis zero Karhutla tahun 2020 mendatang.
Ditempat yang sama, Bupati Bengkalis Amril Mukminin Selaku Dan Satgas Karhutla, mengingatkan aparatur pemerintah, termasuk kepala desa dan masyarakat agar melakukan pencegahan terhadap Karhutla. (Rudi).
