Metroterkini.com - Puluhan mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pekanbaru menggeruduk (berunjukrasa) di Gedung DPRD Riau, Selasa (19/11/19) sore.
Kehadiran mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polresta Pekanbaru.
Mereka mendesak agar Presiden Jokowi jangan menaikan iuran asuransi kesehatan (BPJS).
Bahkan HMI menyebutkan, jika masyarakat tidak membayar BPJS tepat waktu, pihak BPJS akan menagih ke rumah peserta BPJS.
Ini, yang membuat massa HMI protes. Menurut massa HMI negara kita sudah berubah menjadi negara kapitalis.
Setelah berorasi sekitar satu jam, mereka kemudian ditemui anggota DPRD Riau, Agung Nugroho.
Kepada anggota DPRD, massa HMI meminta agar bisa berdialog di ruangan DPRD. Akan tetapi, Agung tetap menerima massa di luar pagar gedung DPRD.
Agung secara pribadi sangat berterima kasih kepada aspirasi mahasiswa yang terus menyuarakan suara rakyat kecil.
Untuk itu, Agung meminta Gubernur Riau agar mengganti Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad jika tidak melayani peserta BPJS secara baik.
Agung yang tergabung di komisi V juga meminta Pemerintah Pusat agar tidak menaikan iuran BPJS yang dinilai sangat memberatkan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Agung meminta agar HMI mengirim surat untuk b we audensi dengan komisi V DPRD. Ternyata, juru bicara HMI sudah mengirim surat ke DPRD, namun tidak ada tanggapan atas surat yang dikirim HMI.
Kendati demikian, massa HMI mendesak Pemerintah Pusat agar iuran BPJS tidak dinaikan.
Bahkan Agung mengaku sudah mendapat informasi terkait klaim RSUD Arifin Ahmad kepada BPJS sebesar Rp36 miliar. Sementara BPJS mengaku hanya punya utang ke RSUD Arifin Ahmad Rp31 miliar dan sudah dibayar. Untuk itu, Agung akan memanggil pihak RSUD Arifin Ahmad.
"Memang ada pembayaran yang tidak singkron. Menurut RSUD tagihannya Rp36 miliar, sementara BPJS mengklaim hanya Rp31 miliar dan itu sudah dibayar. Makanya keduanya akan kita panggil," politisi Partai Demokrat itu. (Rudi).
