Metroterkini.com - Perwakilan massa yang demo di depan DPRD Kota Malang telah bertemu dengan pimpinan dewan. Mereka mengaku sudah menyampaikan aspirasi namun tetap memegang mosi tidak percaya.
"Kami punya mosi tidak percaya kepada anggota dewan. Karena mereka dipilih oleh elit-elit oligarkis," ujar Jubir Front Rakyat Melawan Oligarkis, Abdurahman Sofyan kepada wartawan usai bertemu pimpinan DPRD Kota Malang, Selasa (24/9/2019).
"Nah, elit-elit oligarkis inilah yang bukan hanya mempengaruhi wilayah kebijakan. Namun kita beropini, mereka memengaruhi 72 produk undang-undang yang pro investasi asing," tambahnya.
Menurutnya, meski punya mosi tidak percaya kepada dewan, pihaknya perlu bertemu dan menyampaikan tuntutan yang disuarakan. "Minimal mereka bersaksi atas tuntutan yang kami suarakan. Karena sudah tidak percaya kepada mereka," imbuhnya.
Ia menambahkan, sejumlah tuntutan yang disampaikan yakni menolak pendudukan militer di Papua dan berharap penyelesaian konflik dilakukan dengan cara demokratis dan manusiawi.
"Kami juga sampaikan tadi, militer agar menarik diri dari Papua. Dan penyelesaian di Papua dilakukan secara demokratis dan manusiawi," tuturnya.
Ia juga mengatakan, demo yang digelar mahasiswa di Jakarta akan berlangsung sampai 30 September 2019 mendatang. "Target kami di sini untuk menyerukan gerakan mahasiswa di Jakarta, untuk menyatu. Tidak membuat gerakan-gerakan sektoral untuk mendesak Presiden (Joko Widodo) mencabut atau membatalkan RUU KUHP, RUU Pertanahan dan segera mengesahkan RUU P-KS," ucapnya.
Ditanya sampai kapan aksi di Malang akan digelar? Sofyan belum dapat memastikannya. Selain Sofyan, dua perwakilan aliansi mahasiswa yang menggelar aksi juga ikut bertemu dengan pimpinan DPRD.
Usai pertemuan digelar, tiga pimpinan DPRD bersama Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander keluar menemui massa unjuk rasa. Sampai berita ini ditulis, mahasiswa terus menggelar mimbar bebas sebagai media menyuarakan aspirasi mereka. [dtk-mer]
