Metroterkini.com - Pemerintah Filipina berkeras menolak memberikan izin kepada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masuk ke negara mereka guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam perang anti narkoba. Bahkan Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, menyebut penyelidik khusus hak asasi manusia PBB sebagai 'bajingan.'
"Tidak akan. Karena mereka sudah terlebih dulu menghakimi. Saya sudah mengatakan kepada para bajingan itu, terutama perempuan yang bergaya seperti ratu dalam Alice in Wonderland, pertama mereka menghakimi, kemudian mengadili," kata Locsin dalam sebuah wawancara televisi seperti dilansir Reuters, Kamis (12/9).
Umpatan Locsin itu ditujukan kepada pelapor khusus HAM PBB, Agnes Callamard. Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahkan pernah mengancam bakal menampar Agnes atau menggelar perang anti narkoba yang lebih mematikan.
Sebanyak 11 pakar dari PBB sudah mengajukan resolusi yang menyatakan mereka prihatin terhadap jumlah korban tewas dalam perang anti narkoba yang terus bertambah. Namun, Locsin yang merupakan mantan wartawan menyatakan tidak mengakuinya karena pihak yang menolak resolusi itu di PBB jumlahnya lebih banyak.
"Saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian bicara macam-macam tanpa bukti dan hanya mengklaim mereka melihat kejadian itu. Bagaimana bisa? Apa mereka mau memeriksa jenazah satu persatu?," ujar Locsin.
Majelis HAM PBB pada Juli lalu menyampaikan resolusi yang berisi kumpulan laporan menyeluruh terhadap perang anti narkoba Duterte. Menurut laporan, sampai saat ini sudah 6,700 penduduk Filipina tewas dalam operasi itu.
Polisi berdalih menembak mati tersangka karena melawan dan membahayakan petugas. Namun, dalam sejumlah kasus ditemukan kejanggalan.
Aktivis HAM Filipina menuduh polisi setempat melakukan rekayasa dengan menutupi eksekusi mati tanpa melalui proses pengadilan terhadap para tersangka narkoba. Menurut mereka ada sejumlah tersangka yang diduga menjadi korban salah tembak. [cnn-mer]
