Metroterkini.com - Kabupaten Bengkalis kembali berhasil mempertahankan penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dengan nilai B. Penghargaan Hasil Evaluasi SAKIP ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin kepada Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H Bustami HY, Senin (28/1/19) di Trans Convention Center 1, The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat.
Mantapnya lagi, Pemkab Bengkalis di bawah kepemimpinan Amril Mukminin selaku Bupati berhasil meraih predikat B dengan nilai 62,53, lebih baik di bandingkan 2017 lalu, yakni 60,41.
Kenaikan 2,12 poin ini sebagai indikator pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.
Berikut tabel rincian penilaian tahun 2017 dan 2018
|
No. |
Komponen yang dinilai |
Bobot |
Nilai |
|
|
2017 |
2018 |
|||
|
1. |
Perencanaan Kinerja |
30 |
21,40 |
22,02 |
|
2. |
Pengukuran Kinerja |
25 |
13,54 |
13,69 |
|
3. |
Pelaporan Kinerja |
15 |
8,29 |
8,68 |
|
4. |
Evaluasi Internal |
10 |
5,43 |
5,46 |
|
5. |
Capaian Kinerja |
20 |
11,75 |
12,68 |
|
|
Nilai Hasil Evaluasi |
100 |
60,41 |
62,53 |
|
|
Tingkat Akuntabilitas Kinerja |
|
B |
B |
Sekda Bustami mengatakan ini merupakan hasil dari penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten dan juga hasil dari akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis.
“Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan”, jelas Bustami.
Namun Bustami mengatakan bahwa, walau menerima nilai yang baik, dirinya berharap pelayanan kepada masyarakat pun harus diselaraskan.
"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua OPD yang telah berkerja keras untuk mendapatkan predikat ini, kinerja seperti ini harus selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat, secara administrasi kita sudah baik, tetapi pelayanan yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Secara Keseluruhan, Riau Meraih Nilai B
Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY menerima penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (HE SAKIP) tahun 2018 Wilayah I, Senin (28/1) di Trans Convention Center 1, The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat.
Sementara itu, Provinsi Riau juga meraih nilai B Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Selain Kabupaten Bengkalis dari 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 5 daerah lain juga mendapat nilai B, yakni Siak, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Kuantan Singingi. Sedangkan 6 daerah lagi mendapat nilai CC yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Pelalawan.
Untuk Kabupaten Bengkalis, perolehan nilai B tersebut merupakan prestasi yang sangat baik mengingat sulit serta banyaknya indiktor yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY mengatakan hasil evaluasi SAKIP ini meliputi 185 Pemerintah Daerah di Wilayah I terdiri dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Banten.
“Tentunya nilai B yang telah diraih Pemkab Bengkalis selama 2 tahun berturut-turut ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, mengingat pemerintah pusat akan memberikan dana insentif daerah untuk pemerintah yang minimal mendapat nilai B”, kata Bustami.
Selain ini, Pemerintah Pusat juga memberikan dana insentif daerah untuk pemerintah yang minimal mendapat nilai B. Terkait pemberian dana insentif ini diungkapkan Menpan RB, Syafruddin didampangi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, M Yusuf Ateh.
Penilaian SAKIP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKI` [rudi/inf]
