Metroterkini.com - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman, akan menyerahkan tahta kepada putranya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang baru saja meluncurkan kampanye antikorupsi melawan elite di negara tersebut.
Seperti dikutip dari Sputnik News, Kamis 9 November 2017, situs berita dunia Arab, Rai al-Youm pada Rabu, 8 November 2017, Raja Salman diperkirakan akan mengumumkan keputusan tersebut menjelang dua malam ke depan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun baru berusia 32 tahun, memiliki peran dominan untuk urusan militer Saudi, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi dan sosial.
Dilansir tempo Sebelumnya, saluran berita al-Arabiya juga membuat pengumuman melalui Twitter, namun ia mencabut tweet beberapa jam kemudian.
Spekulasi tentang keputusan Raja Salman untuk turun tahta mulai menyebar luas pada akhir Juni saat dia melepaskan gelar keponakannya, Wakil Putra Mahkota, Mohammed Nayef sebagai pewaris tahta dan memberikannya kepada anaknya.
Pada September 2017, saluraan televisi Lebanon al-Manar mengutip sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan melaporkan, Raja Salman mungkin akan segera turun karena masalah kesehatan.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menjadi berita utama dengan reformasinya. Lebih dari 40 anggota keluarga kerajaan, termasuk miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal, beberapa menteri, pejabat militer dan pengusaha, ditangkap di Arab Saudi pekan lalu atas perintah Komite Antikorupsi kerajaan yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mencium tangan Pangeran Mohammed bin Nayef. Komisi Antikorupsi, yang diketuai putra mahkota, menemukan sejumlah bukti korupsi pada insiden banjir di Jeddah, pada 2009, dan merebaknya virus pernapasan di Timur Tengah, pada 2012.
Penangkapan itu merupakan bagian dari reformasi Pangeran Mohammed untuk membawa Arab Saudi menjadi negara Islam moderat.
Pada 25 April 2016, Putra Mahkota mengumumkan rencana Arab Saudi pembangunan Saudi Vision 2030. Dokumen tersebut mencakup 80 proyek, yang ditujukan untuk mengembangkan sektor layanan publik, pariwisata dan sejumlah inisiatif hak-hak perempuan.[*]
