Metroterkini.com - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) merupakan organisasi masyarakat gambut pertama dan terbesar di Riau bahkan nasional. Sejak berdiri tanggal 31 Maret 2010, melalui kongres masyarakat Gambut yang diselenggarakan di Pekanbaru yang diikuti oleh perwakilan masyarakat gambut dari 32 desa dari 5 Kabupaten dan 12 NGO Riau sebagai pendukung.
Isnadi Esman, Sekretaris Jendral JMGR melalui rilisnya, Ahad menyampaikan, ditahun 2010 itu masyarakat gambut bersepakat untuk mendeklarasikan organisasi masyarakat gambut yang dinamai Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Dalam pejalananya di tahun ke-7 ini JMGR mengadakan Kongres ke 3 yang merupakat perhelatan tertinggi organisasi, saat ini keanggotaan JMGR sudah berkembang di 7 Kabupaten di Riau, yakni: Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis.
“Kongres ke tiga JMGR ini akan dihelat pada tanggal 06 sampai dengan 08 November 2017 di Ballroom Hotel Grand Suka Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, dihadiri oleh 300 orang peserta dan akan di buka secara resmi oleh Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Gubenur Riau,” ungkap Isnadi.
Berdirinya ormas JMGR menurutnya, merupakan sikap tegas masyarakat gambut di Riau dalam menyikapi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di Riau yang disebapkan trend investasi berbasis lahan seperti hutan tanaman industry (HTI), perkebunan kelapa sawit dalam sekala besar di gambut, tambang dan juga Migas yang tidak selaras dengan perlindungan dan pengelolaan gambut yang berkeadilan dan lestari.
Tambah Isnadi, hampir diseluruh sektor bisnis kehutanan dan perkebunan diwilayah gambut terdapat konflik. Konflik yang timbul terutama soal agraria/tanah seperti perampasan tanah rakyat secara paksa, tumpang tindih perizinan dengan lahan masyarakat, terbatasnya akses masyarakat, dan persoalan perubahan kondisi lingkungan yang berdampak terhadap hilangnya sumber kehidupan masyarakat gambut.
“Tujuan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) diantaranya mendukung kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kehidupan masyarakat gambut lebih baik, selain itu juga menggerakan kekuatan yang dimiliki dalam memperjuangkan hak-hak untuk menjamin kehidupan masyarakat gambut, serta membuka akses informasi secara luas untuk kepentingan masyarakat melalui upaya kerjasama multi pihak yang tidak mengikat secara keorganisasian," katanya.
"Kami berharap perhelatan kongres ini berjalan lancar, mendapatkan dukungan dari pemerintah dan segenap masyarakat Riau. Keberadaan organisasi ini untuk menjadi wadah bagi masyarakat gambu di Riau, menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perlindungan dan pengelolaan gambut yang lebih baik dan berdampak mensejahterakan masyarakat, bukan malah menjadi petaka seperti kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) maupun bencana lain yang sama sekali tidak diinginkan," tutup Isnadi. [red]
