Metroterkini.com - Terkait perjalanan penyelenggaraan pendidikan secara umum di Jawa Timur selama 2017 ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im menyampaikan penilaian bahwa pengelolaan bidang pendidikan di Jawa Timur mengalami tren positif. "Dari berbagai evaluasi memang sudah menunjukkan tren positif pengelolaan pendidikan di Propinsi Jawa Timur ini," kata Suli Da'im, Jum'at (25/8/2017).
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan pengelolaan SMA maupun SMK harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jatim agar ke depan pengelolaan SMA/SMK semakin sempurna sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014. "Kita akui memang masih banyak kekurangan mengingat masih dalam taraf transisi dan perlu pembenahan terkait pelaksanaan pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Jatim," tuturnya.
Pria kelahiran Lamongan ini juga meminta kepada Pemprov Jatim untuk mengalokasikan secara khusus 20 persen dari alokasi APBD untuk bidang pendidikan. "Ini penting karena bagaimanapun juga pendidikan menjadi kebutuhan dasar dalam membangun suatu bangsa," tambahnya.
Seperti diketahui kondisi APBD Jatim mengalami devisit sekitar Rp 300 Milyard tetapi amanat UU juga harus dilaksanakan, yaitu 20 persen dari APBD untuk bidang pendidikan. "Anggaran di bidang pendidikan tidak perlu berkurang pada pelaksanaan program," terang mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini.
Pun, Suli mengaku tidak keberatan jika ada pengencangan dari alokasi bidang pendidikan. "Misalnya pada uang lembur, perjalanan dinas, tapi jangan program yang dikurangi," ungkapnya.
Pihaknya memang sering melakukan evaluasi dengan keliling SMA dan SMK ke pelosok Jawa Timur dan menunjukkan trend postif terkait pengelolaannya oleh Provinsi Jawa Timur. Politikus dari PAN ini menjelaskan jika dari input yang baik akan mampu menghasilkan output yang baik pula. "Perlu kami akui bahwa pengelolaan SMA/SMK ini menambah tanggung jawab Pemprov, karena keterbatasan APBD yang ada saat ini," urainya.
Pria yang biasa disapa Kang Suli ini menambahkan bahwa pengelolaan SMA/SMK harus diambil sisi positifnya. "Sekali lagi jangan beranggapan mengebiri ruang gerak Pemkab maupun Pemkot dalam mengelola SMA dan SMK," tambahnya.
Yang lebih penting lagi, pria murah senyum ini meminta masyarakat mempunyai andil dan partisipasi serta berperan dalam dunia pendidikan. "Butuh peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan," ungkapnya.
Dia mengungkapkan bahwa sumbangan orang tua atau wali murid melalui Sumbangan Partisipasi Pendidikan (SPP) masih dibutuhkan. "Sumbangan dalam bentuk bantuan dari masyarakat, seperti SPP diharapkan dapat digunakan untuk membayar honor para guru tidak tetap dan membantu membiayai kegiatan sekolah lainnya," paparnya.
Legislator yang berangkat dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jatim VII ini juga menambahkan bahwa Pemkab atau Pemkot di Jatim bisa berkolaborasi dalam ikut menyukseskan pengelolaan SMA atau SMK oleh Pemerintah Provinsi.
Sepantasnya, menurut Suli pihak Pemprov bersama seluruh Pemkab dan Pemkot harus saling bekerjasama dalam mengelola pendidikan sehingga angka putus sekolah bisa diminimalisir. [nur]
