Metroterkini.com - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini, Rabu (23/8). Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin akan menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) dan satu Letter of Intent (LoI).
“Awalnya hanya MoU kerja sama pertanian dan pembangunan pedesaan serta LoI antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards. Terakhir ada empat MoU tambahan yang akan diteken kedua pemimpin,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/8).
Dilansir CNN, Arrmanatha menjelaskan tiga Mou tersebut mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam bidang pendidikan, industri perdagangan batu bara, kerja sama eksplorasi gas alam, dan penguatan penegakan hukum.
Dalam kesempatan itu, kedua pemimpin juga akan membahas sejumlah isu krusial, seperti upaya penyelesaian sengketa perbatasan maritim hingga penguatan kerja sama RI-VIetnam, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pembangunan.
Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.
Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.
Sekjen Nguyen juga didampingi oleh beberapa anggota Biro Politik, wakil perdana menteri Vietnam, dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Pemerintah Indonesia berharap, lawatan Sekjen Nguyen ke Jakarta bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Vietnam saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Selain itu, nilai perdagangan RI-Vietnam juga terbilang besar, mencapai US$2 miliar pada 2016 lalu.
Selain itu, dinamika kawasan dan global juga dinilai mengharuskan Jakarta dan Hanoi memperkuat kerja sama.
“Khususnya upaya kedua negara memperkukuh kesatuan dan sentralitas ASEAN,” ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, Senin (21/8).
Melanjutkan pernyataannya, ia berkata, “Vietnam saat ini juga menjadi negara di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6% tahun lalu. Dengan indikator tersebut kami lihat adanya keperluan pengingkatan kerja sama khusunya di bidang perdagangan dan investasi.” [**]
