Metroterkini.com - Sesuai peraturan pemerintah yang baru terkait pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pihak Provinsi pada tahun ini membuat kalangan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan sejumlah terobosan untuk melihat dan memantau perkembangan pelaksanaannya.
Bahkan jajaran Komisi E DPRD Provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jum'at (3/2). Kedatangan Komisi E DPRD Jatim diterima oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Kabupaten Ponorogo, Bambang Supriyadi di ruang rapat SMK Negeri 1 Ponorogo.
Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im, selama ini masih ada ketimpangan dalam pengelolaan SMA/SMK. Suli juga menjelaskan sebenarnya Pemkab maupun Pemkot bisa mengalokasikan anggaran melalui Dana Hibah untuk SMA/SMK.
"Toh APBD untuk masyarakat atau membantu sekolah-sekolah (SMA/SMK) di masing-masing Kabupaten/Kota," ujar Suli Da'im. Oleh karenanya Komisi E DPRD Jatim sengaja melakukan kunjungan ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang ada di Kabupaten Ponorogo.
"Kami sengaja mendatangi Cabang Dinas Provinsi Jatim yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk bertemu dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus mengetahui persoalan-persoalan serta problem-problem yang dihadapi untuk dicari solusi penyelesaiannya," imbuhnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan kalau tahun ini pihak Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 63 Milyard untuk mensupport kegiatan SMA/SMK berupa pengadaan seragam bagi para pelajar. "Ini untuk mengurangi sedikit beban wali murid," tegasnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jatim diantaranya Muhammad Sirot (Fraksi PKS), Yayuk Padmi Rahayu (Fraksi Gerindra) dan Moch Eksan (Fraksi NasDem Hanura). Pada kesempatan juga diadakan dialog antara para Kepala Sekolah SMA/SMK se Ponorogo dengan Komisi E DPRD Jatim. [nur]
