Metroterkini.com - Kekosongan Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis di Triwulan IV ini, sangat berdampak pada pembayaran terhadap pelaksana proyek.
Terkait hal ini, Bupati Bengkalis Amril Mukminin didampingi Kabag Keuangan Bustami HY, menyatakan, karena sampai sore ini Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan ke IV belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
"Hari ini kita akui merupakan hari terakhir tahun anggaran 2016, dan jika hingga sampai nanti malam belum juga dana tersebut masuk, maka kita akan mengambil langkah dengan penundaan bayaran," ungkapnya usai melantik dan mengukuhkan 30 pejabat eselon II di Lantai IV Kantor Bupati, Jum'at (30/12/2016).
Dijelaskan, penundaan pembayaran pada rekanan itu, melalui mekanisme yang ada. Pertama melakukan perubahan pelampiran di APBD 2017, dan dilakukan audit oleh BPK.
"Tapi jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka kita terpaksa mengusulkan di APBD-P 2017," tambah Bupati Amril didampingi Kabag Keuangan Bustami.
Dia menyampaikan, bahwa persoalan DBH dari pusat yang hingga sampai saat ini belum juga masuk ke kas daerah, bukan hanya dialami Bengkalis, tapi seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.
"Hutang kita dalam pelaksanaan barang dan jasa 2016 ini sekitar 200 miliar. Namun begitu, kita tetap menunggu DBH dari pusat, dan kita berharap sebelum tutup buku 2016 nanti, dana dari pusat tersebut sudah kita terima," harap Amril. [rdi]
