Metroterkini.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember. Dewan Pimpinan MUI secara tegas melarang GNPF MUI menggunakan logo atau atribut MUI dalam aksi tersebut.
Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi memastikan GNPF MUI dengan MUI tidak memiliki hubungan struktural. “Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI,” ujar Sholah di Jakarta, Selasa (22/11).
Upaya GNPF MUI dalam Aksi Bela Islam III yang diantaranya menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan juga direspon para tokoh dan elemen masyarakat. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai aksi 212 tidak berdasar.
“Tuntutan GNPF MUI tidak berdasar dan tidak masuk akal karena dalam Pasal 20, 21 dan 22 KUHAP dikatakan dengan jelas bahwa kewenangan penahanan terhadap seseorang tersangka dan/atau terdakwa bergantung pertimbangan subyektif penyidik, penuntut umum dan hakim,” tegas Petrus.
Menurutnya, GNPF MUI seharusnya menghormati proses hukum yang dilakukan Polri. “Penyidik Polri lebih mengedepankan reformasi penegakkan hukum dengan menjaga independensi, netralitas dan profesionalisme dalam kasus Ahok di tengah desakan massa,” lanjutnya.
Senada dikatakan Praktisi Hukum Ruhut Sitompul. ‘Raja Minyak’ ini menyebut GNPF MUI tidak paham hukum. Ruhut mengaku akan mengajari mereka hukum lagi. “GNPF-MUI tolong belajar hukum lagi, kalau masih mendesak lagi, mari debat hukum sama aku,” ucap Ruhut.
Sementara itu, aksi 25 November atau 2 Desember juga disikapi Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak kembali menggelar aksi serupa seperti 4 November lalu. “Bahwa MPR ini penjaga konstitusi. Jadi kalau ada ada yang mengganggu konstitusi kita, MPR yang paling depan,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun sependapat. Pihaknya bertekad untuk melawan pihak-pihak yang berupaya melakukan makar atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Surya juga tidak menolerir jika ada pihak-pihak yang berupaya melanggar konstitusi.
“(Kalau) ada yang tidak suka dengan pemerintah, sehingga pemerintah harus dijatuhkan. Saya pikir dengan sistem konstitusi, harus kita tegakkan. Kita lawan,” tutupnya. [syah]
