Metroterkini.com - Dengan gencarnya pemerintah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pungli, warga Riau Riau ucapkan terima kasih pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, selain bebenah disegala bidang warga merasa geli melihat oknum yang biasany bermandikan uang saat ini untuk ngopi pagi saja sudah jarang.
Walau daya beli menurun warga senang dan mendukung program ini terus berlanjut hingga kimat, warga berharap selain pungli dipemerintahan juga di swasta, seperti bisik - bisik antara kontraktor dengan kepala dinas.
Walau sejumlah Poling mengatakan pemerintahan Presiden dalam dua tahun masa jabatannya dinilai mengalami defisit demokrasi, indikasi menurut poling ini terlihat dari partisipasi politik masyarakat dalam rangka membangun Indonesia yang mulai melemah, namun kenyataanya warga menilai tidak demikian.
warga tidak mau men
"Apa yang mau diritik warga, kinerjanya sangat bagus dan memang diinginkan masyarakat kok," Ujar Tokoh masyarakat H. Amril, SJ.
Hal ini berbanding terbalik dengan hasil kajian Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (21/10/16), dia menyatakan ini terlihat dari berkurangnya suara-suara kritis dari elemen masyarakat kepada pemerintah.
"Di satu sisi politik kita stabil, tetapi di sisi lain demokrasi kita terancam," ujarnya.
Ari menuturkan, melemahnya suara kritis masyarakat dan parlemen disebabkan banyaknya elemen masyarakat yang menjadi pendukung Jokowi-JK. Mereka telanjur berharap besar pada pemerintahan Jokowi-JK. Alhasil, mereka tidak menimbulkan jarak dalam melihat kinerja pemerintah.
"Karena harapan begitu besar, apalagi banyak dari elemen kritis. Sehingga, mereka menjadi melekat sama pemerintah sekarang. Berlebihnya harapan ini melemahkan potensi kritis," tutur Ari.
Selain itu, masalah politik identitas juga menjadi hambatan bagi masyarakat bawah untuk berani berpendapat.
"Isu politik identitas, SARA, menguat di publik sehingga menjadi teror sendiri buat masyarakat bawah ketika kebebasan berekspresi berbeda pendapat," ucap Ari.
Menurut Ari, melemahnya suara kritis dari masyarakat membuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan baik.
"Kalau melemahnya suara kritis itu melemahkan check and balances terhadap power hegemony yang menjalankan kekuasaan pada hari ini," ucap Ari.
Ari mengatakan, seharusnya masyarakat memberikan jarak pada pemerintah agar mampu mengkritik dengan baik. Dengan demikian, pemerintah dapat diingatkan jika melakukan kesalahan.[basya/kp]
