Metroterkini.com - Adanya agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk BPR Sari Madu, oleh DPRD Kampar terkait temuan BPK RI dinilai jangan hanya seremonial. Karena temuan BPK RI harusnya ditindaklanjuti, bisa jadi kasusnya pidana.
Pengamat Legislatif Miswar Pawai, SH. MH, meminta Pansus yang dibuat DPRD Kampar untuk masalah temuan BPK-RI ini, jangan terkesan seremonial saja. "DPRD Kampar jangan lebay, karena masalah ini temuan ratusan miliyar BPK-RI ini 2014-2015 di Bank Sari Madu," tegasnya pada media, Kamis (1/9) di Bangkinang.
Tambahnya lagi, pembentukan Pansus di DPRD Kampar kali ini jangan hanya asa-asalan saja, sehingga nantinya mengabaikan penyampaian pandangan fraksi Golkar.
"Kita minta DPRD Kampar yang mempublikasikan temuan Pansus kepada media massa, karena ini perlu diketahui oleh publik. Jangan terkesan ditutup-tutupi bahkan menyembunyikan hasil keputusan rapat," tambahnya.
Miswar berharap Pansus yang dibentuk nantinya benar-benar transfaran. "Nantinya setelah ada Pansus jangan buat alasan ini dan itu. Jika itu berarti Pansusnya tidak jelas, lebih baik jangan buat Pansus, kalau tidak ada juga jalan penyelesainya," lanjutnya.
Dalam pembentukan Pansus oleh DPRD Kampar, kata Miswar Pasai menegaskan DPRD Kampar, dalam menyikapi persoalan saat ini jangan terkesan lempar bola sembunyi tangan. [**ali]
