Metroterkini.com - Empat Fraksi di DPRD Bengkalis terpaksa menolah RPJMD yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis, Selasa (23/8/2016), karena tidak sesuai UU dan Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Bahkan Fraksi Gerindra lebih spesifik menyoroti naskah RPJMD yang mereka nilai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Seperti belum tergambarnya arah dan indikator atau tolok ukur pembangunan dalam RPJMD. Tidak tergambarnya skala prioritas anggaran serta tidak adanya konsultasi hasil akhir RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 ke Gubernur Riau.
Namun pendapat berbedah disampaikan Fraksi Golkar. Menurut Ketua Fraksi Golkar, Syahrial ketika dihubungi Selasa (23/8/2016) malam mengatakan, empat fraksi yang menolak seharusnya menelaah terlebih dahulu isi RPJMd. Bukan langsung menolak tanpa menelaah isi RPJMD.
Apakah RPJMD itu lebih mementingkan kepentingan rakyat atau tidak.
"Seharusnya teman-teman fraksi mendahulukan kepentingan rakyat," ujarnya.
Seperti diberitakan, empat dari tujuh fraksi di DPRD Bengkalis kompak menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016-2021 untuk dibahas lebih lanjut.
Salah satunya, karena belum adanya kesepakatan antara pimpinan dewan dan fraksi.
Penolakan tersebut terungkap dalam Rapat Paripuna DPRD Bengkalis, Selasa siang, tentang pandangan umum fraksi terhadap 6 Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Agustus 2016. [rdi]
