Metroterkini.com - Musyawarah Nasional (Munas) Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang diselenggarakan pada tanggak 4-6 Maret 2016 dinilai gagal. Hal ini disampaikan oleh Aprilia Aritonga selaku Direktur LKMI Cabang Ciputat, Selasa (8/3).
"Banyak kerancuan yang terjadi dalam Munas yang digelar di Ternate itu. Meski Munas tersebut dihadiri oleh tokoh besar seperti Direktur BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) Kesehatan, Dr Fahmi Idris, tetap saja, jika ada aturan yang dilanggar, maka Munas tetap cacat," tegasnya saat dijumpai di kantornya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
Aprilia mensinyalir bahwa Munas organisasi mahasiswa bidang kesehatan tersebut sarat dengan nuansa politis. Seperti draft sidang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di Munas Ciputat, melainkan draft yang digunakan dalam sidang adalah draft hasil Munas di Manado. Padahal Munas yang terakhir ada Munas di Ciputat.
Selain itu kegagalanBakornas LKMI dalam melaksanakan tugas selama 2 periode, karena tidak mematuhi hasil Munas LKMI Ciputat.
Irasional, persyaratan pengajuan foto atau dokumentasi kegiatan LKMI cabang untuk menjamin dan menentukan hak suara sebagai pesertapenuh. Padahal untuk menentukan peserta penuh sudah diatur jelas pada Pedoman Rumah Tangga (PRT) LKMI pasal14 TataTertib.
Masih ada sejumlah hasil Koordinasi LKMI tidak bisa dijadikan putusan tertinggi dalam menetapkan hak suara serta peserta Munas yang dinilai amburadul.
Parahnya lagi, calon Direktur LKMI PB HMI inkontitusional karena persyaratan administrasi bakal calon direktur/formatur yang tertuang pada PRTLKMI Pasal18 ayat 3 telah dilanggar. [**]
