Metroterkini.com - Anggota DPRD Pelalawan, Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang juga Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pelalawan siap mengalang kekuatan parlemen DPRD untuk pembentukan Panitia khusus (Pansus) terkait banyaknya Perusahaan yang terindikasi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin lainya.
"Saya siap mengalang dukungan dikalangan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan supaya pansus IMB dibentuk," jelas Abdullah anggota komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan, pada wartawan.
Dikatakan politisi PKS ini, pansus ini merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan jangka waktu tertentu.
"Kalau DPRD mau secara luas fungsi pengawasannya ya pansus. Kalau mau aspek hukum saja yang didalami, pansus kan alat kelengkapan DPR yang bersifat khusus karena menyangkut masalah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu," jelasnya.
Pembentukan pansus diperlukan karena masalah IMB serta persoalan izin lainya yang disinyalir tidak dikantongi perusahaan, apalagi beredar dimasyarakat penegakan Perda ini tajam kebawah tumpul keatas.
"Nanti pimpinan DPRD dalam Bamus (badan musyawarah), kalau setuju, ya dibawa dalam paripurna. Begitu disetujui paripurna, baru disusunlah kegiatan pansus tersebut," imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pembentukan pansus bukan berarti harus menyeret seseorang ke proses hukum. Jika nanti pansus tidak menemukan penyimpangan, maka pansus harus berani menyampaikan kesimpulan kepada publik.
Yang mendesak dalam hal ini lanjut Abdullah adalah tentang perizinan setiap perusahaan yang ada dikabupaten Pelalawan, khusus pabrik kertas dan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS).[jol/basya]
