Metroterkini.com - Panitia Khusus (Pansus) ULP DPRD Bengkalis merekomendasikan sangsi berupa skorsing terhadap semua ketua kelompok kerja (pokja) di ULP karena kinerjanya mendapat sorotan negative dari kalangan masyarakat, ternyata
Pansus telah mengeluarkan 12 rekomendasi terkait dengan kinerja ULP Bengkalis yang sejak terbentuk terus mendapat sorotan dari dunia usaha konstruksi maupun masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.
"Ada 12 item yang direkomendasikan pansus sebagai keputusan secara institusi terkait dengan hasil kerja Pansus ULP di DPRD Bengkalis. Keputusan yang paling urgen adalah merekomendasikan skorsing semua ketua pokja yang ada di ULP pada tahun 2015," katanya.
"Skorsing yang ditujukan kepada bupati isinya adalah tidak memakai lagi semua ketua pokja tahun 2015 dan mereka diberikan skorsing selama 5 tahun tidak boleh menjadi panitia lelang dilingkup Pemkab Bengkalis," terang Syahrial.
Politisi Partai Golkar tersebut juga mengemukakan soal hasil rekomendasi pansus lainnya terkait pelaksanaan pelelangan umum, terutama soal jadwal pelaksanaan lelang.
Dalam melaksanakan kerjanya pansus telah berupaya semaksimal mungkin menelaah semua masukan serta laporan yang disampaikan ke Pansus terkait proses serta tahapan pelelangan yang dilakanakan selama ini.
Syahrial juga menyebut, kesalahan fatal pelelangan di ULP selama ini justru berada ditangan pokja-pokja, dimana system pengadaan secara elektronik (SPSE) kuncinya berada disetiap pokja.
Sementara ULP sendiri selaku induk hanya sebatas memproses dokumen lelang yang disampaikan oleh SKPD untuk diteruskan ke Pokja untuk evaluasi, verifikasi sampai menetapkan pemenang.
Sedangkan untuk tahapan pelelangan tambah Syahrial, mulai tahun 2016 seluruh SKPD di Pemkab Bengkalis sudah harus menyerahkan dokumen lelang selambatnya akhir Februari. Kemudian batas waktu pelelangan yang kita rekomendasikan adalah akhir bulan April, sehingga pada bulan Mei seluruh kegiatan di SKPD sudah tuntas dilelang. [**rdi]
