Metroterkini.com - Mundurnya Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR RI tidak serta merta menyelesaikan persoalan kebangsaan. Karena permasalahan kontrak karya PT. Freeport adalah urusan kedaulatan negara, bukan urusan perseteruan antar kepentingan elit politik. Oleh karenanya, kontrak karya mesti dijadikan tema gerakan nasional untuk segera diputuskan.
"Kami juga menilai MKD sendiri gagal dalam menyelesaikan persoalan tersebut. MKD hanya menghabiskan energi bangsa ini dengan mengesampingkan soal eksistensi negara dalam pusaran persoalan tersebut. Karenanya, pengunduran diri Setnov sangat terkesan sebagai polemik pribadi, bahkan MKD tidak mencatut perbuatan Setnov sebagai pelanggaran kode etik," Jufra Udo Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi, cabang Kendari dalam rilisnya, Kamis (17/12/15).
Untuk itu HMI-MPO menyatakan nyatakan sikap, agar MKD perlu melakukan fit and proper test sebagai tolak ukur kapabilitas dan kredibilitas sebagai "penjaga marwah" DPR RI.
Selain itu MKD juga harus mengusut tuntas persoalan tersebut bukan sekedar urusan internal DPR RI dan mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menasionalisasi PT Freeport sebagai implementasi cita-cita Nawacita dan menegakkan khittah UU 1945. [rls]
