Metroterkini.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan blusukan ke sejumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memastikan implementasi pencairan dan penggunaan dana desa yang telah dikucurkan pemerintah mulai tahun 2015. JK ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana senilai total 16,6 triliun sepanjang tahun 2015.
"Agar semua pembangunan bermanfaat dan dinikmati bersama seluruh masyarakat," kata JK ketika memberi arahan kepala desa di Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Sabtu (12/12), seperti dilansir Antara.
JK menanyakan sejumlah hal kepada kepala desa, di antaranya tentang anggaran yang digunkaan untuk membangun jalan, berapa kilometer panjang jalan tersebut, hingga jenis material apa yang digunakan.
Ketika ada angka atau jumlah yang dinilainya ganjil, JK melontarkan komentar untuk memeriksa kembali nilai anggaran agar tidak terlalu mahal. "Kalau untuk peningkatan ekonomi desa apa?" tanya JK.
Perangkat dan perwakilan warga desa menjawab bahwa ada dana desa yang digunakan untuk aktivitas pelatihan bagi PKK atau untuk kegiatan karang taruna.
JK juga meminta agar setiap dusun menggunakan dana desa untuk kesehatan dan kebersihan seperti membuat jamban bersih dan nyaman. Hal ini dinilai penting untuk menarik minat turis berkunjung ke desa mereka.
Dalam kesempatan itu, JK terkejut ada desa yang membuat situs website tersendiri untuk melaporkan semua aktivitas dan laporan terkait penggunaan dana. "Website bagus tapi tidak semua orang bisa mengakses," katanya.
JK menyempatkan diri meninjau proyek pembangunan jalan yang sedang dikerjakan menggunakan dana desa.
Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi sebelumnya telah menindaklanjuti persoalan pencairan dana desa yang belum terealisasi. "Terlambatnya pencairan dana desa disebabkan masih banyak kepala desa selaku pelaksana kegiatan pembangunan desa takut melakukan pencairan dana karena belum paham prosedur pencairan atau pengelolaan dana desa," kata Zainul Majdi di Mataram, Jumat (11/12).
Menurut Zainul, kebijakan pemerintah pusat yang ingin mengembangkan desa merupakan ide bagus. Namun sayang, pelaksana kegiatan atau kepala desa banyak yang kurang paham tentang prosedur atau kelengkapan dokumen terkait pencairan dana. [cnn]
