Metroterkini.com - Terkait dugaan adanya praktek "kotor" pelelangan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis oleh lembaga adhock Unit Layanan Pengadaan (ULP) setempat, Panitia Khusus ULP DPRD Bengkalis bakal membutuhkan sedikitnya tiga ahli khusus.
Tiga ahli yang bakal digandeng itu diantaranya, Auditor, Ahli Hukum dan Ahli Akuntan.
Demikian disampaikan Ketua Pansus ULP DPRD Bengkalis Syahrial belum lama ini di Bengkalis kepada sejumlah awak media.
"Untuk membongkar dugaan praktek "kotor" pelelangan di ULP Pansus butuhkan setidaknya ahli auditor, akuntansi dan ahli hukum," ungkapnya.
Syahrial juga akui, bahwa dalam upaya menyelidiki ketidakberesan ULP dalam menjalankan tugas pelelangan 'sarat kecurangan' itu, sudah ada upaya untuk 'menjenggal' dan meminta agar Pansus ULP DPRD Bengkalis menghentikan proses tugas pansus.
"Kami akui sudah ada upaya, agar Pansus ULP ini menghentikan tugasnya terhadap ULP ini. Jadi ada apa sebenarnya. Oleh karena itu, tekad Kami jangan sampai tugas Pansus ini hanya "tong kosong nyaring bunyinya". Dan berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat," imbuhnya. [**rt]
