Metrorerkini.com - Gubernur Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN). Dr H Ermaya Suradinata, mengatakan tidak ada seorangpun pejabat yang bisa dan mampu membubarkan IPDN selama UUD masih berlaku dan belum berubah.
Apabila ada pejabat yang mau membubarkan IPDN maka jadikan apa yang di ucapkan itu sebagai tantangan dan peluang besar, alumni IPDN lebih dari 40 ribu telah bersuara kehadiran IPDN sangat di butuhkan.
" jika ada yang mau membubarkan IPDN, maka artinya sama dengan membubarkan negara," katanya Rabu (16/9) di Kampus IPDN NTB.
Menurutnya, Praja IPDN menjawantahkan seluruh kabupaten kota di NKRI, tidak mengenal adanya kelompok- kelompok tertentu. Saat ini yang bisa memperteguh kebinekaan NKRI adalah keberadaan IPDN.
Ia berharap, sistem pendidikan harus di perbarui, dengan mencanangkan revolusi mental seperti yang di cangakan Presiden RI Jokowi di kampus IPDN Jatinangor beberapa waktu lalu.
Revolusi mental itu harus dimulai dari dosen, pengasuh dan pelatih serta karyawan dan staf seluruh IPDN di dalam kampus. Praja IPDN harus di berikan pengetahuan bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah poros pemerintahan di mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, hingga pusat.
"Ada sejumlah Kementrian meminta agar tamatan IPDN di tempatkan di Kementrian bahkan lembaga KPK juga minta,"terangnya.
Menyinggung masalah penerimaan Praja IPDN hususnya di NTB. Pihaknya mengkalim telah melakukan penerimaan Praja secara transparan melalui sistem online, dan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin.
"Praja lokal NTB di utamakan dan saat ini sudah 80 orang asli putra putri NTB yang di tetima." katanya.
Sebelumnya Direktur IPDN Kampus NTB di pimpin H. Abdul Malik di gantikan oleh Purek I, Diah Puspita, menjadi direktur yang baru, sedangkan H Abdul Malik di percayakan menjadi direktur IPDN Kampus IV Sumatera. [ls]
