Metroterkini.com - Dukungan terhadap rencana Komisi II DPRD Bengkalis membentuk panitia khusus Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), terus mengalir, Minggu (23/8/15).
Kali ini dukung tersebut datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BAK-LIPUN Kabupaten Bengkalis, seperti disampaikan Direktur Eksekutif BAK-LIPUN, Abdul Rahman S.
Menurut Abdul Rahman, dengan dibentuknya Pansus ULP, selain untuk mengawasi kinerja lembaga pelelangan barang dan jasa lebih maksimal, juga untuk menitralisir terjadinya kecurangan yang terjadi didalam.
"Kami sangat mendukung pembentukan Pasus tersebut. Kami siap bekerjasama dan memberikan data kecurangan yang terjadi di ULP sejak tahun 2014 dan ditahun 2015 ini," ungkap Abdul Rahman, Minggu siang.
Seperti diberitakan, setelah tiga kali diundang hearing oleh Komisi II, Ketua ULP, Sevnur tak mau datang. Membuat Komisi II marah dan berencana membentuk Pansus.
Padahal dalam hearing itulah kesempatan Komisi II mengetahui progres lelang proyek di ULP dan menayakan isu miring tentang kinerja ULP selama ini.
Tentang pembentukan Pansus ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syarial, beberapa waktu lalu.
Syahrial menduga ada sesuatu yang disembunyikan oleh ULP. Sebab, pasca pengesahan APBD pada Desember 2014 lalu, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh saat itu, telah menegaskan semua lelang proyek di ULP harus selesai pada akhir Juni 2015.
Ternyata menjelang berakhirnya bulan Agustus masih banyak paket proyek yang belum ditenderkan (dilelang). Ini akhirnya menimbulkan berbagai persoalan dan pandangan miring terhadap kinerja ULP.
Berdaarkan fakta ini, Komisi II kemudian berencana membentuk pansus untuk memanggil paksa Ketua ULP, Sevnur, terkait progres kerjanya. [rdi]
