Metroterkini.com - Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks korupsi di Kabupaten Bengkalis meningkat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tersandung kasus korupsi, dengan kerugian negara cukup besar.
"Ini benar-benar sangat memprihatinkan, ketika masyarakat berharap adanya perubahan pada masa kepemimpinan Herliyan Saleh, justru yang terjadi sebaliknya. Indeks korupsi meningkat,” ujar Ketua Badan Anti Korupsi-Lembaga Investigasi Penyalahgunaan Uang Negara (BAK-LIPUN) Bengkalis, Abdul Rahman S kepada wartawan, Kamis (6/8).
Dikatakan, dengan meningkatnya indeks korupsi pada masa pemerintahan Herliyan Saleh, maka membuat capaian pembangunan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat.
“Walau perlu ada kajian lebih lanjut, tapi setidak-tidaknya ada keterkaitan antara meningkatnya korupsi dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bisa dicek ke pasar tradisional, rata-rata para pedagang mengeluh dengan sepinya transaksi,” kata Rahman lagi.
Pada masa pemerintahan Syamsurizal, Rahman mengatakan, ada juga pejabat yang korupsi tapi dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan, jumlahnya tidak sebanyak pada masa pemeritahan Herliyan Saleh.
"Seingat saya pada zaman Syamsurizal, kasus korupsi terbesar adalah kasus pembelian mesin genset senilai Rp92 miliar lebih. Bandingkan zaman Herliyan Saleh, dengan kasus dana penyertaan modal sebesar Rp300 miliar, kemudian kasus bansos Rp230 milar lebih yang turut menyeret mantan Bupati Bengkalis ini sebagai tersangka,” katanya.
Padahal sambung Rahman, masa-masa pemerintahan Syamsurizal tergolong sulit karena Kabupaten Bengkalis saat itu serba jauh tertinggal, mulai dari sarana prasana, infrastrukur bahkan sumberdaya manusia.
“Memang setelah otonomi, APBD Bengkalis cukup besar, tapi kondisi Kabupaten Bengkalis tidak seperti sekarang ini. Bengkalis waktu itu serba kekurangan. Jadi menurut saya aneh, dengan kondisi Kabupaten Bengkalis yang sudah lebih baik, secara geografis pun tidak seluas dulu, terus SDM-nya ada peningkatan bahkan pejabat luar pun masuk Bengkalis, justru yang terjadi malah korupsi merajalela," tegas Rahman.
Evaluasi Pejabat
Dengan kondisi seperti itu, Rahman berharap kepada Pj Bupati Bengkalis Ahmasyah Harrofie, agar segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terhadap pejabat eselon II.
Dirinya yakin, akar persoalan tingginya korupsi di Kabupaten Bengkalis karena ketidakseriusan oknum-oknum pejabat dalam menjalankan kewajiban mereka.
“Ada kesan, Kabupaten Bengkalis ini hanya sebagai tempat untuk mencari duit. Soal Bengkalis ini mau maju atau tidak itu urusan nanti. Jadi wajar, mengapa korupsi di Kabupaten Bengkalis ini malah meningkat,” kata Rahman lagi. [rdi]
