Metroterkini.com - Presiden Jokowi dan Wapres JK pada hari ini mengadakan pertemuan di Istana Bogor bersama dengan para petinggi lembaga negara. Akan hadir dalam pertemuan hari ini yakni pimpinan MPR, DPR, serta DPD yang salah satunya membahas Pilkada serentak.
"Belum ada keputusan hari ini dan tunggu sampai besok siang di Istana Bogor. Mengenai rapat Pilkada erentak, hari ini belum memutuskan sesuatu karena harus dikonsultasikan dengan lembaga lain, besok di Istana Bogor dengan DPR, MPR dan perwakilan dari parpol. Untuk itu mohon bersabar, karena harus dikonsultasikan," kata Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno usai rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, kemarin (4/8/2015).
Pembahasan ini menjadi penting lantaran ada 7 wilayah yang bakal ditunda pelaksanaan Pilkada-nya karena hanya memiliki 1 pasangan calon yang berani maju. Padahal mereka-mereka yang sudah mendaftarkan diri memiliki hak untuk dipilih karena sudah melengkapi persyaratan.
Di sisi lain, tampak kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi untuk memunculkan tokoh regional. Terbukti dari tidak adanya figur yang mereka usung untuk mengabdikan diri kepada masyarakat menjadi pimpinan daerah.
Gebrakan solusi yang dirasa tepat oleh sebagian pihak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal tersebut karena dianggap ada celah dalam undang-undang yang menyebabkan KPU membuat aturan penundaan Pilkada.
"Walau pun itu (Perppu) selalu kontroversial. Tapi tetap harus ada keputusan, harus ada yang mengambil tanggung jawab. Kalau tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu semua mau membebankan pada lembaga lain, pada orang lain, repot kita," kata Ketua DKPP Jimly Assiddiqie saat diwawancara terpisah di Istana Negara.
Menko Tedjo juga sebelumnya menyebutkan bahwa perlu atau tidaknya Perppu maka pemerintah tetap akan menyiapkan drafnya. Tetapi Tedjo ketika diwawancara sebelum rapat kabinet di Hotel Borobudur tak menyebutkan apa saja poin yang bakal dimasukkan dalam draf itu.
Mengenai Perppu sendiri memang selalu menjadi kontroversi dalam setiap penerbitannya. Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyatakan bahwa tak semua urusan harus ada Perppu-nya.
"Saya sendiri tidak sependapat. Harus cari alternatif lain. Jangan semua tanggung jawab dipindahkan ke presiden. Ini tanggung jawab parpol. Nanti kalau DPR tidak setuju, bagaimana?" kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.[***detik]
